Walikota Mojokerto Setuju Penjualan 22 Unit Mobdin

Mobil dinas Panther dan Kijang yang akan dilelang, Rabu (9/9) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto menyetujui pelepasan aset berupa 22 unit Mobil Dinas (Mobdin). Hasil lelang Mobdin jenis Izusu Phanter dan Toyota kijang produksi tahun 2000-2001 ini, Pemkot mendapat pemasukan anggaran Rp990 juta. Nominal ini berdasarkan estimasi harga jual per unit Rp45 juta.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mojokerto, Puji Hardjono, membenarkan telah ditekennya regulasi lelang ini. ”Sudah diteken pak wali. Semua mekanisme sudah dilalui bahkan tahapan di Badan Lelang sekalipun,” paparnya.
Puji mengatakan, proses lelang yang awalnya akan dilakukan badan resmi pemerintah itu ditiadakan karena harga. ”Lelangnya dikembalikan ke daerah karena harga satuannya ditaksir dibawah Rp60 jutaan,” jelasnya.
Mengacu Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah, lelang dengan harga satuan dibawah nominal yang ditentukan Badan Lelang bisa dilakukan daerah. ”Hasil Taksir Appresial (juru taksir) menyatakan lelang dilakukan daerah. Dengan amanat UU ini, pemegang terakhir dan pejabat terakhir yang mau pensiun dan 10 tahun belum pernah dapat mendapat prioritas mobil ini. Untuk menghindari kebocoran, maka dasar apressial itu yang dijadikan acuan,” pungkasnya sembari menambahkan jika 22 unit itu sudah layak dilelang karena selain berusia 15 tahunan juga kondisinya telah banyak yang butuh perawatan.
Meski demikian, hingga kini baru lima SKPD yang mengajukan permohonan lelang. Dan semuanya, masih berada di meja Kabag Hukum sebelum dimintakan persetujuan ke kepala daerah. ”Baru lima SKPD yang mengajukan ke wali kota. Dan sejauh ini belum ada yang dilepas,” pungkasnya.
Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto ini mengingatkan agar Pemkot melakukan prosedur lelang sesuai mekanisme. ”Semua aturan dan mekanisme pelepasan aset harus dilalaui,” pesan politikus PKB ini. [kar]