Warga Desa Pesanggrahan Tuntut Pengembalian Fungsi Hutan Lindung Kasinan

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi (berjilbab putih) saat menemui puluhan warga Desa Pesanggrahan yang berunjuk rasa di depan Balaikota Batu, Kamis (24/9).

Kota Batu,Bhirawa
Puluhan bahkan ratusan warga Desa Pesanggrahan Kota Batu yang menamakan dirinya Gerakan Bersama Rakyat Kasinan (GEBRAK) melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Batu, Kamis (24/9) siang. Dalam tuntutannya, mereka walikota menutup dan menghentikan aktivitas wana wisata Alas Kasinan (Alaska). Karena keberadaan wana wisata ini telah mengganggu fungsi hutan lindung di sana sebagai kawasan resapan air.

Koordinator GEBRAK, Abdul Mutholib mengatakan bahwa hutan Kasinan merupakan wilayah yang sangat penting untung menjaga stabilitas ekosistem bagi Kota Batu terutama bagi masyarakat Desa Pesanggrahan.

“Ada sumber air warga yang harus dijaga, dilestarikan, dan diselamatkan. Dan hutan Kasinan yang berfungsi sebagai hutan lindung dan resapan air memiliki fungsi penting sehingga tidak boleh dialih fungsikan meskipun menjadi wana wisata alam,”ujar Mutholib dalam orasinya, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan bahwa keberadaan hutan Kasinan sebagai salah satu kawasan hutan lindung juga sangat jelas termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu nomor 7 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan dalih tersebut maka warga menuntut dilakukannya penutupan Alaska karena pembangunan wana wisata di sana bisa mengancam ketersediaan air bagi masyarakat.

Setelah berorasi, perwakilan GEBRAK ditemui Walikota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi untuk dimediasi dengan pihak Alaska, serta perwakilan Perhutani KPH Malang. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup dengan penjagaan Polri dan TNI ini membuahkan kesepakatan untuk menghentikan wana wisata Alaska.

Surat penghentian kegiatan pengelolaan wisata itu dengan nomor 610/044.6/HPPKPS/MLG/Divre-Jati, tertanggal 24 September 2020. Dalam surat tersebut, Perhutani meminta pengelola Alaska untuk menghentikan segala aktivitas pembangunannya.

“Saya bantu komunikasi dengan pihak Perhutani. Dan surat penghentian sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Perhutani menghentikan segala aktivitas,” ujar Dewanti Rumpoko, Kamis (24/9).

Dan dengan perkembangan situasi yang terjadi maka Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dan Komunitas Sadar Alas sebagai pengelola Alaska dibatalkan demi hukum.

Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan untuk SK ini di antaranya, di hutan Kasinan memiliki sumber mata air yang secara spesifik diperuntukkan memenuhi kebutuhan air warga Desa Pesanggrahan. Kemudian pembangunan wana wisata Alaska dikeluhkan masyarakat karena telah berdampak pada mengecilnya debit air sejak awal tahun 2020 hingga sekarang

Diketahui, aksi protes warga terhadap wana wisata Alaska bermula ketika muncul adanya tanda kerusakan fungsi hutan lindung. Dan hal ini terjadi sejak adanya alih fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi wana wisata.

Adapun alih fungsi ini dilakukan atas dasar kerja sama antara pengelola wisata Alaska dengan Perhutani KPH Malang yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 043.7/ PKS-WST/ MLG/ DIVRE-JATIM/ 2019.(nas)

Tags: