Warga Desak Ganti Untung di Pembebasan FTR Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA ) Kab Sidoarjo, Ir Sunarti Setyaningsih, mengatakan tim pembebasan frontage road (FR) Kab Sidoarjo, di tahun 2019 ini baru saja membebaskan lima bidang lahan milik warga di Desa Buduran Kec Buduran. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.4 miliar.
Tetapi menurut Sunarti Setyaningsih, masih ada lahan warga Desa Buduran yang tidak dibayar. Karena mereka tidak bersedia menerima hasil aprasial dari tim pembebasan FTR Sidoarjo itu.
Diakui Sunarti, warga yang masih tidak bersedia menerima hasil aprasial itu, biasanya karena sebab masyarakat ingin mendapatkan ganti rugi yang lebih banyak. Meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari tim aprasial.
Menurut Sunarti Setyaningsih, tim yang melakukan pengukuran di lapangan kegiatan FTR ini adalah dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Sidoarjo.
“Kalau masyarakat menerima hasil aprasial dari BPN, pembangunan FTR ini bisa cepat. Karena dananya sudah kita siapkan. Semoga kami terus bisa melanjutkan FTR pada tahun 2019 ini
” kata Sunarti, ditemui Senin (13/5) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa, usai dilantik menjadi Kepala Dinas PUBM dan SDA Kab Sidoarjo oleh Bupati Saiful Ilah.
Menurut Naning – sapaan akrab Sunarti Setyaningsih, pada tahun 2019 ini, Dinas PUBM dan SDA Kab Sidoarjo, juga akan melanjutkan pembangunan fisik FTR, di wilayah Desa Sawotratap, yang bidang lahannya telah dibebaskan pada tahun 2018 lalu.
“Pembangunan fisik FTR di wilayah itu akan kita garap berlanjut ke arah utara, karena wilayah itu sudah kita bebaskan,” lanjut Naning.
Ditanya akan mendahulukan pembebasan FTR yang ada di wilayah utara atau selatan ? Menurut Naning, kedua-duanya dianggap sama-sama penting. Karena agar keberadaan FTR di Kab Sidoarjo itu bisa cepat tembus dan terealisasi. Sehingga bisa ikut mengurangi kemacetan jalan di Sidoarjo.
Maka itu, menurut Naning, dalam tahun 2019 ini juga akan segera dilakukan pengukuran oleh tim aprasial, untuk di wilayah Kec Gedangan sampai Kec Waru.
Naning mengatakan, rencana frontage road Sidoarjo sepanjang 9,2 km itu, pihaknya berharap semua pihak mendukung proyek ini karena manfaatnya sangat besar untuk kelancaran akses transportasi ke Surabaya.
Sampai saat ini, diakui Naning masih masuk tahap pembebasan lahan. Meskipun sebagian wilayah sudah ada yang dibangun fisiknya. Seperti sebagian di wilayah Sawotratap Kec Gedangan.
Kendala status tanah yang dibebaskan dalam pembangunan FTR Sidoarjo ini, kata Naning, cukup beragam. Misalnya ada sebagian milik pribadi, perusahaan dan TNI AL.
Setelah pembebasan lahan nanti tuntas, pengerjaan proyek akan dilakukan pada 2019. Diharapkan pada akhir tahun sudah bisa dimanfaatkan masyarakat yang saat ini memang harus bersabar ketika melewati beberapa titik kemacetan jalan di Sidoarjo. Yang terparah misalnya ada di Flyover Waru, Bundaran Aloha dan Perempatan Gedangan. (kus)