Pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jalan protokol Sampang kota.
Sampang,Bhirawa
Semakin maraknya para pedagang kaki lima (PKL) belakangan ini, berakibat terampasnya hak para pejalan kaki di kawasan pertokoan dan jalan umum di kawasan Kota Sampang, Hal itu menunjukkan lemahnya pengawsan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jakajatim) Tamsul mengatakan, seharusnya ada ketegasan sikap yang dilakukan oleh Pemkab Sampang terhadap keberadaan para PKL yang menempati trotoar tersebut.minggu 20/11.
“Pemkab Sampang punya aturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi daerah, nah adanya para PKL ini juga punya kewajiban untuk menyumbang retribusi,” katanya.
Dijelaskan Tamsul, bahwa ada beberapa kasus yang pihaknya terima laporan, bahwa ada PKL yang menggunakan sistem kontrak kepada orang yang mempunyai tempat atau lokasi, namun sayangnya hingga kini alur distribusinya masih belum jelas.
“Kemana ini uang yang sudah dibayar oleh para PKL, apa ngendon di saku atau masuk ke retribusi, karena kalau masuk di retribusi, sudah jelas lokasi itu sangat dilarang untuk ditempati oleh para PKL,” tambahnya.
Ia juga menuding bahwa ada oknum orang tertentu yang sengaja menyediakan lahan trotoar untuk ditempati oleh para PKL yang nakal tersebut.
“Pemkab sudah membuat lokasi yang pas dan strategis, jadi seharusnya Pemkab Sampang menggiring untuk ditempati para PKL itu bukan lantas dilakukan pembiaran,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Busiri salah satu warga Sampang, ia mengatakan memang belakangan ini, banyak hak pejalanan kaki di kawasan Kota Sampang sejak lama terampas dan nyaris hilang, karena trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki menjadi lahan parkir liar kendaraan bermotor dan dikuasai para PKL
“Dia berharap ada penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Pemkab Sampang, karena adanya para PKL tersebut cenderung akan merusak keindahan kota.tambahnya. (lis)
