Warga Dipaksa Coblos, LSM Lapor Panwas

Ketua LSM KPH Blitar Adi Kusnaim (kanan) saat melaporkan kecurangan oleh anggota KPPS TPS 01-08 Desa Sidodadi Kecamatan Garum di Kantor Panwaslu Kabupaten Blitar, Minggu (13/4). [hartono/bhirawa]

Ketua LSM KPH Blitar Adi Kusnaim (kanan) saat melaporkan kecurangan oleh anggota KPPS TPS 01-08 Desa Sidodadi Kecamatan Garum di Kantor Panwaslu Kabupaten Blitar, Minggu (13/4). [hartono/bhirawa]

Kab Blitar, Bhirawa
Ada 8 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar mendesak untuk dilakukan pungutan ulang. Di kawasan ini secara terang-terangan anggota KPPS ikut mencobloskan salah satu caleg dari PDIP Kabupaten Blitar.
Bahkan diketahui ada bukti dokumentasi berupa foto, rekaman video dan beberapa orang saksi yang mengetahui adanya anggota KPPS di TPS 01 sampai 08 Desa Sidodadi Kecamatan Garum melakukan hal tersebut dengan sengaja hanya karena untuk memenangkan salah satu calon secara mutlak di TPS tersebut.
“Atas kasus ini harus dilakukan pencoblosan ulang, karena hasil yang ada sangat sarat terjadinya rekayasa. Kami memiliki bukti kecurangan itu,” kata Ketua LSM Komunitas Peduli Hijau (KPH) Blitar, Adi Kusnaim saat melaporkan kejadian ini di Kantor Panwaslu Kabupaten Blitar, Minggu (13/4) kemarin.
Dijelaskan Adi Kusnaim, modus yang terjadi di TPS 1 hingga 8 Dusun Klepon Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, petugas KPPS  telah memaksa setiap calon pemilih  mencoblos calon anggota legislatif tertentu. Terutama pemilih manula, dimana oleh petugas langsung diantarkan ke bilik suara.  Bahkan dengan ancaman verbal, petugas juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan apakah pemilih sudah mencoblos  surat suara caleg pesanan tersebut.
“Banyak warga yang takut dengan intimidasi, sebagian besar pemilih menuruti apa yang dimaui oknum petugas tersebut,” jelasnya.
Sehingga jika di setiap TPS diestimasikan terdapat 300 surat suara, maka total surat suara di 8 TPS sebanyak 2.400 lembar.  Wilayah Garum merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar II yang menjadi satu dengan Kecamatan Nglegok, Sanankulon, Talun dan Selopuro.
“Karena secara jelas ada kecurangan dengan berbagai bukti yang ada, kami minta untuk dilakukan pencoblosan ulang  di 8 TPS ini,” tegasnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Blitar Edy Nurhidajat mengaku telah menerima laporan ini melalui stafnya di Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Blitar, namun pihaknya justru menyerahkan hal ini kepada Panwascam Garum.  “Saya baru saja sampai di rumah untuk istirahat, untuk kasus ini sudah saya serahkan kepada Panwascam Garum untuk menanganinya. Kalau melihat kasusnya bisa saja dilakukan pencoblosan ulang,” kata Edy Nurhidajat.
Terpisah, Ketua Panwascam Garum Suyanto dia mengaku hanya membantu melakukan klarifikasi atas laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Blitar. Dan dia menegaskan bukan tugasnya untuk melakukan tindak lanjut atas persoalan ini.
“Karena laporannya di Panwaslu Kabupaten Blitar, tentunya ini tugas Panwas Kabupaten. Kami hanya sebatas melakukan klarifikasi saja, memang kami mengetahui adanya kejadian tersebut,” jelas Suyanto.
Anggota KPUD Kabupaten Blitar, Jamali mengatakan pihaknya siap untuk melakukan coblosan ulang di TPS yang dianggap bermasalah. Namun pihaknya menunggu rekomendasi dari Panwas Kabupaten Blitar sebagai salah satu persyaratan untuk dilaksanakannya coblos ulang bagi TPS yang dianggap bermasalah.
“Jika Panwaslu memang merekomendasikan terjadinya pelanggaran dan harus dilakukan pemilihan ulang, KPU siap untuk melakukannya,” terang Jamali. [htn]

Tags: