Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat menerima kunjungan kerja Komis VIII DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyatakan, masyarakat Jatim sangat kompak dan sigap dalam menangani sekaligus mengantisipasi bencana yang terjadi. Sebab Pemprov Jatim telah memberikan sosialisasi terhadap titik bencana di daerah.
“Dibidang bencana, Pemprov Jatim selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berkaitan terhadap titik-titik rawan bencana di daerah. Pemprov Jatim memiliki pola di dalam setiap menangani bencana alam yang terjadi,” kata Sukardi, saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII DPR RI, di Ruang Kertanegara, Kantor Gubernur Jatim, Senin (21/3).
Menurut dia, setiap terjadinya bencana, Pemprov Jatim selalu menyiapkan segala kemungkinan yang ada. Hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi bencana, Pemprov Jatim memiliki cara dan pengalaman dalam menangani bencana alam. Provinsi Jatim memiliki 48 gunung dengan fokus terhadap keberadaan gunung berapi aktif seperti Gunung Bromo, Semeru, Kelud, Raung, Ijen, Arjuno dan Gunung Lamongan.
“Karena Jatim merupakan salah satu provinsi yang memiliki gunung berapi aktif, kami selalu berkoordinasi dan mencari solusi. Bahkan kami bersama TNI-Polri bahu membahu memberikan pertolongan pada saat evakuasi warga ketika terjadi erupsi Gunung Kelud dan Gunung Bromo. Saya kira penanganan bencana di Jatim sudah bagus dan semua unsur masyarakatnya kompak dan sigap dalam mengantisipasi segala bentuk bencana di daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, menyangkut potensi zakat jika dikelola dengan baik Sukardi memberikan usulan kepada DPR RI. Menurutnya, potensi zakat jika di kelola dengan baik dapat memberikan nilai dan manfaat yang sangat besar.
Ia mencontohkan, BAZ Provinsi memiliki banyak kegiatan kemasyarakat dalam bentuk sosial hingga bantuan modal. BAZ Provinsi bahkan dalam implementasinya memberikan bantuan modal kepada UMKM tidak mampu, anak-anak putus sekolah dibantu dan dibiayai untuk membuka bengkel. Sementara itu, di bidang kesehatan warga yang kurang mampu dan sedang sakit dibiayai dan dibantu pengobatannya.
Sukardi menjelaskan, potensi dari zakat yang ada di Jatim jika di kelola dengan baik akan memberi manfaat positif. Akan tetapi, potensi yang besar tersebut akan terhambat jika pemerintah pusat membuat aturan yang membatasi implementasi dalam penyaluran zakat.
“Saya titip ke DPR agar di sampaikan oleh pemerintah pusat, jangan banyak membuat peraturan melainkan membuat implementasi nyata. Anggota BAZ di daerah sangat berhati-hati dalam setiap penyalurannya karena jika tidak sesuai dengan aturan maka akan berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kami mohon kejelasan aturan dalam pelaksanaan penyaluran zakat agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Di bidang sosial, Sukardi menegaskan, bahwa kawasan prostitusi yang dahulu di kenal dengan sebutan Dolly sudah berubah menjadi kawasan industri. Pemerintah juga terus memberikan bekal kemampuan usaha hingga pendistribusian hasil usahanya agar mereka tidak kembali kepada pekerjaan yang lama. “Kawasan dolly sudah dirubah menjadi sentra industri. Kami terus memberikan bekal keterampilan usaha hingga cara pendistribusian produk. Agar mereka mendapatkan nilai tambah sehingga mendapatkan hasil dari usaha mereka,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI H. Abdul Malik Haramain M.Si mengatakan, maksud kunjungannya untuk menjalin komunikasi intensi antara DPR RI mengenai pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pengelolaan zakat dan perwakafan.
Selain itu, DPR RI juga ingin menggali, menyerap aspirasi daerah dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Kesemuanya itu, bertujuan untuk mengumpulkandan mendapatkan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan. [iib]
