Warga Kedung Bendo Sidoarjo Tolak Direlokasi

Sidoarjo,Bhirawa
Pemkab Sidoarjo mengupayakan untuk mengevakuasi 18 kepala keluarga yang posisinya berdekatan dengan bibir tanggul Kedung Bendo, Tanggulangin, karena kondisi tanggul sudah sangat mengkuatirkan. BPBD Sidoarjo bahkan sudah menetapkan status siaga untuk kawasan desa ini.
Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana daerah) Sidoarjo, Ir Dwijo Prawito, Rabu (3-12) siang membenarkan status siaga sebagai langkah kawasan itu dalam kondisi siaga penuh, menyusul permukaan lumpur yang terus mendekati bibir tanggul. Ada 18 kepala keluarga yang berjarak sekitar 100 meter saja dari tanggul di titik 73. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat musim hujan dan luapan lumpur.
Evakuasi sudah diupayakaan dengan meminta mereka untuk tidak tinggal di lokasi itu, namun warga menolak karena merasa belum di bayar. Titik 73 yang paling kritis sebelumnya sempat jebol sampai 4 meter. Namun sungai Ketapang yang berada di utara tanggul sudah dikeruk BPLS. Namun yang diwaspadai bukan hanya yang dekat titik 73, tetapi juga di desa Ketapang,Gempolsari yang jalurnya di utara tanggul. BPLS juga mewaspadai lokasi ini karena di sini masih banyak pemukiman.
Langkah berikutnya dengan melakukan penyudetan lumpur untuk dibuang ke sungai Porong. Sejak selasa kemarin, sudah dilakukan penyudetan itu. hasilnya cukup lumayan, dapat mengurangi permukaan lumpur. Status siaga ini dilakukan terus menerus sampai ancaman berkurang. Selain itu kekuatiran rel kereta api. Pihaknya dengan pihak terkait berusaha keras jangan sampai luberan lumpur mengancam jalur rel.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) hanya bisa pasrah untuk menangani tanggul lumpur titik 73 B Desa Kedungbendo yang jebol. Pasalnya mereka terus dihalangi oleh warga yang ada di dalam peta area terdampak untuk melakukan aktivitas di kawasan lumpur.
Humas BPLS Dwinanto Hesti Prasetyo mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terkait jebolnya tanggul di titik 73 B. “Pembangunan tanggul baru tidak boleh, kalau jebol dan mengenangi rumah warga, kami yang disalahkan,” ujarnya.
Djuwito salah satu korban lumpur menanggapi tanggul jebol dengan santai. Dia tetap tidak mau BPLS melakukan pembangunan tanggul baru di sisi utara tanggul sebelum pembayaran ganti ruginya belum selesai. “Pokoknya tidak ada pembangunan tanggul baru, meskipun tanggul jebol sebelum ganti rugi lunas,” tegasnya. (hds)