Warga Kedungsari Mojokerto Mengadu ke DPRD

Tanah KedungturiKota Mojokerto, Bhirawa
Merasa tanah hak warisnya diserobot Pemkot Mojokerto, sejumlah perwakilan warga asal Lingkungan Kedung Sari, Kel Gunung Gedangan, Kec Magersari, Kota Mojokerto mendatangi kantor DPRD, RabuĀ  (14/1) kemarin.
Mereka menudingĀ  pemasangan papan Pemkot diatas tanah yang saat ini berbentuk lapangan ini, merupakan bentuk penyerobotan. Dalam papan nama itu tertulis klaim Pemkot atas tanah lahan seluas 1.6 hektar.
”Tanah itu milik 48 warga gogol tapi diklaim milik pemkot,” ujar Wahyu Diana, salah satu ahli waris yang juga menjabat sebagai Ketua RW setempat, kemarin.
Sebelum mendatangi kantor DPRD, sejumlah perwakilan warga pemilik tanah gogol secara turun-temurun itu juga melayangkan surat ke Kantor Dinas Pendapatan, pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA).
Menurut Wahyu, secara tiba-tiba pada Bulan September 2014 lalu Pemkot memasangĀ  plakat bertuliskan tanah ini milik Pemkot Mojokerto. Tentu saja warga yang merasa telah memiliki tanah sejak lama merasaa hak miliknya dirampas oleh pemerintah setempat. Keberatan warga atas tanah yang diklaim oleh pemerintah setempat juga diperkuat oleh berita acara yang tertulis, jika tanah itu merupakan tanah gogolan. Saat itu, warga hendak mengurus sertifikat perihal status tanah itu namun dalam perjalanannya malah diklaim sebagai Pemkot.
”Sudah turun temurun jika tanah itu tanah gogolan. Warga jelas keberatan dengan sikap Pemkot,” tegas Rudi yang juga ahli waris tanah itu.
Saat ini, lanjut Rudi, warga menuntut dua solusi agar persoalan tanah itu tak semakin meruncing. Dua solusi itu yakni jika Pemkot tak bisa membuktikan jika itu tanah aset maka warga meminta agar plang segera dicopot. Namun jika Pemkot bisa membuktikan jika itu tanah asset, maka warga sepakat 48 orang yang berhak atas tanah gogolan itu diberi ganti rugi. ”Dari pertemuan dengan komisi I kita dijanjikan akan dipertemukan dengan DPPKA. Jika tak ada kejelasan maka kami minta plang dicopot,” pungkasnya.
Mendengar pengaduan warga itu, Ketua Komisi I, Suliyat mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan soal status tanah itu ke DPPKA. Selain itu, lanjut politisi PDIP ini pihaknya akan mempertemukan warga dengan DPPKA. ”Kami minta warga bersabar akan diagendakan. Selain itu juga akan aktif meminta penjelasan ke DPPKA,” pungkasnya. [kar]

Ketereangan Foto : Salah satu perwakilan pemilik tanah (kanan) saat mendatangi kantor dewan, Rabu (14/1) kemarin. {kariyadi/bhirawa]

Tags: