Anom Surahno (Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tuban, Bhirawa
Perusahaan Minyak asal Negara Rusia Rosneft Oil Company tak ingin safety Kilang Tuban disamakan dengan Kilang Cilacap, Balikpapan, maupun Perusahaan Migas di Cepu, oleh karena itu, pengadaan atau pembebasan lahan di Desa Mentoso dan Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, merupakan permintaan mitra Pertamina di Kilang Tuban. “Rosneft ingin safety kilang terjamin,” ujar Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, kemarin.
Anom menegaskan, Kilang Tuban sebenarnya sudah memiliki lokasi di sebelah Timur Kilang Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) milik Pertamina seluas 64,9 hektare. Berhubung mitra Pertamina meminta demikian, akhirnya diadakannya pembebasan lahan warga setempat.
Sekalipun pembebasan lahan menyasar ratusan Kepala Keluarga (KK), tapi Anom memastikan dermaga rakyat di sebelah Barat PLTU Tanjung Awar-awar dipertahankan. Kalau memang terpaksa digusur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meminta diganti sekitar lokasi. “Dermaga harus ada karena itu jatidiri dan memiliki nilai historis,” terang pria berkacamata ini.
Masih adanya warga yang enggan melepas lahannya, dianggap Anom wajar. Di negara demokrasi seperti Indonesia, tim pembebasan lahan Kilang Tuban akan mengedepankan dialog. Jika dulu proyek strategis nasional harus jalan, sekarang harus berdialog dengan warga terdampak kilang dulu. Ada proses dan mekanisme yang dilakukan oleh tim, mulai pemaparan argumentasi, rencana ke depan, dan jaminan bagi pemilik lahan yang telah berkorban. “Jangan sampai mereka jadi penonton,” tegasnya.
Pasca sosialisasi pembebasan lahan ke Warga Remen, berikutnya akan ada konsultasi publik. Disaat itulah ada dialog, warga didatangi tim dan ditanya apakah benar wilayah yang bersangkutan menjadi lokasi kilang. Kalau benar luasannya berapa. “Warga boleh tidak setuju, tapi harus menyertakan alasan yang logis,” tambahnya.
Pemprov Jatim tidak menarget kapan selesainya pembebasan lahan. Saat ini sedang proses sosialisasi, dan molor karena seharusnya rampung akhir 2017 kemarin. Ditegaskan kembali, yang perlu diperhatikan oleh semua pihak Indonesia stok BBMnya hanya 10 hari. Kalau sudah hari ke-11 pasti deg-degan, dan kita masih impor. Adanya Kilang Tuban nantinya, akan memperpanjang stok sampai tiga bulan. “Kita juga bisa mengurangi impor,” jelasnya.
Kilang Tuban merupakan proyek strategis nasional, dan percayalah negara tidak akan memiskinkan warganya. Kendati demikian, masih ada proses yang harus dilalui dan pihaknya terbuka jika ada aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Nantinya akan dikaji bersama. Seorang pemilik lahan Desa Remen, Aguk Nugroho, mewakili pemilik lahan lainnya masih bersikukuh untuk tidak melepas lahannya. Diganti lahan lain ataupun dibeli dengan harga tinggi, warga tidak ingin digusur. “Ini lahan kami dan tidak mau digusur,” pungkasnya. [hud]
