Warga Sidokepung juga mengajak anak-anaknya geruduk ke SMPN 2 Buduran. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Ratusan warga Desa Sidokepung, Kec Buduran beramai-ramai ngeluruk SMPN 2 Buduran. Mereka diantaranya calon wali murid SMPN 2 Buduran meminta agar 10 anak ber Kartu Keluarga (KK) Sidokepung, yang telah mendaftar di sekolah itu diterima masuk menjadi siswa baru.
Dikarenakan, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berlangsung, para calon siswa itu tak diterima sesuai dengan jalur reguler karena nilai akhir rendah. Warga meminta pihak sekolah memasukkan 10 anak itu melalui mekanisme domisili dan sejarah pendirian sekolah.
Salah satu warga Sukisno mengatakan, sebenarnya ada 18 anak yang tidak diterima saat mendaftar di SMPN 2 Buduran ini melalui proses PPDB, meski berdomisili di Sidokepung. Namun, karena ada yang tidak daftar ulang maka ada delapan calon siswa yang akhirnya diterima. ”Nah kami juga memperjuangkan yang 10 calon siswa agar bisa masuk,” katanya.
Dia mengungkapkan, selain memiliki KK Sidokepung, keluarga dari 10 calon siswa itu beberapa diantaranya juga memiliki sejarah pendirian sekolah. Tanah yang dibangun gedung SMPN 2 Buduran itu merupakan tanah gogol milik 40 warga yang diantaranya keluarga calon siswa. ”Pada saat pejabat desa dan dinas (Pendidikan dan Kebudayaan, red) dulu menjanjikan warga Sidokepung jika anaknya akan langsung diterima di SMPN 2 Buduran,” terangnya.
Sukisno menambahkan, jika dalam waktu dekat pihak sekolah maupun Dindikbud tidak memberikan jawaban yang melegakan warga, maka mereka akan menyegel sekolah. Warga merasa haknya untuk sekolah di kawasan terdekat tidak diberikan. ”Kami akan tutup nanti pagar dan menyegelnya,” tegasnya.
Salah satu calon wali murid, Likuisa, mengaku dirinya memiliki keluarga yang berperan dalam penjualan tanah yang dibangun SMPN 2 Buduran. Namun, setelah menyerahkan berkas ke sekolah dan Dindikbud, nyatanya anaknya yang memiliki nilai akhir 85,07 tidak diterima hingga pendaftaran ulang terakhir. ”Karena itu kami ingin meminta kejelasan,” ujarnya.
Sekretaris Dindikbud Sidoarjo, Tirto Adi, yang datang berdialog dengan perwakilan warga mengatakan, pihak SMPN 2 Buduran sebenarnya sudah melaksanakan aturan PPDB secara benar. Dari pagu 288 kursi, hingga tahap daftar ulang kedua ada delapan bangku kosong. ”Kemudian kami masukkan delapan calon siswa yang mendaftar sesuai dengan KK dan nilai akhir,” katanya.
Dia menambahkan, dengan tuntutan warga Sidokepung yang ingin memasukkan 10 calon siswa ke SMPN 2 Buduran, pihak Dikbud tidak bisa memutuskan. Pihaknya akan meminta rekomendasi terlebih dahulu ke Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkait keinginan warga itu. ”Kami sudah jalankan sesuai Perbup tinggal bagaimana nanti putusan Pak Bupati,” ujarnya. [ach]
