Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mendengar langsung keluhan warga Desa Putren yang terdampak tol karena nilai kompensasi yang rendah. [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro kembali bergolak karena lahan miliknya kembali digusur untuk perluasan lahan tol. Mereka menolak kompensasi yang terlalu rendah dan menuntut harga layak untuk tanah miliknya yang terkena proyek tol trans Jawa.
“Saya sudah dua kali terkena gusur. Tahun 2013 sawah dan rumah saya terkenal tol, sekarang saat tol kembali butuh lahan kembali lahan saya kena dampaknya,” teriak Nikmatul Khoiriyah dengan nada emosional.
Nikmatul yang tergolong masyarakat tidak mampu harus merelakan tanah sawah dan rumahnya untuk tol pada tahun 2013 lalu. Meskipun saat itu kompensasi lahan miliknya masih jauh dari memadai karena uang kompensasi lahan tol tidak dapat digunakan utnuk membangun rumahnya.
Tahun 2018 ini, Nikmatul kembali mengalami nasib serupa dimana kini rumah induk yang ditinggal oleh ibu dan adiknya juga terkena gusur oleh pihak tol. “Ibu saya sudah tua, jalan saja harus dipapah masak harus kembali kehilangan rumah,” keluh Nikmatul.
Keluhan Nikmatul dialami oleh 54 warga Desa Putren lainnya, sehingga mereka memilih mempertahankan tanah miliknya daripada harus menyerah kepada pihak tol. Karena nilai kompensasi tanah tahun 2018 ini sama dengan nilai kompensasi tahun 2015 silam.
Diungkapkan Samsuri, tahun 2015 lalu lahan warga hanya dihargai Rp 177 ribu/meter. Ironisnya tahun 2018 ini nilai kompensasi lahan warga juga masih sama. Sementara warga menuntut nilai kompensasi meningkat yakni antara Rp 600 ribu/meter hingga Rp 700 ribu/meter. “Tahun 2015 nilai kompensasi Rp 177 ribu/meter, sekarang nilai kompensasi tanah kami nilainay tetap. Apakah ini ada unsur kesengajaan dari tim appraisal yang menguntungkan pihak lain,” kata Samsuri yang kehilangan tanah miliknya sekitar 1200 meter persegi untuk lahan tol.
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang menemui langsung warga Desa Putren di balai desa setempat berusaha memberikan solusi terbaik. Bahkan, Novi dihadapan warga Desa putren yang terdampak tol telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Bupati Nganjuk Jumadi Marhen untuk berkoordinasi dengan pihak2 terkait. “Saya meminta kepada Bapak wakil bupati secepatnya berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek pembangunan tol trans Jawa bersama Badan Pertanahan Nasional,” jelas Novi Rahman.
Novi Rahman yang baru dua hari dilantik menjadi Bupati Nganjuk itu berharap agar polemik kompensasi lahan warga terdampak tol tidak berkepanjangan. Sehingga, proyek nasional tidak terhampat disisi lain warga terdampak tol juga tidak dirugikan. “Sesuai tugas dan kewenangan saya sebagai bupati, saya berusaha memfasilitasi untuk mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama warga masyarakat,” pungkas Novi Rahman. [ris]
