Warga Rusunami Surabaya Tak Bisa Perbaiki Rusunnya

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono.

DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi C DPRD Surabaya pada hari Senin (20/6/2022) kemarin menggelar hearing memfasilitasi keluhan warga penghuni Rusunami Menanggal agar mendapat bantuan perbaikan 592 bangunan rusak dari pemkot Surabaya.

Namun menurut Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono, pemerintah kota hanya bisa membangun fasum fasosnya atau PSU saja, karena rusunami sudah menjadi milik warga atau milik pribadi.

”Kalau untuk program rumah tidak layak huni (Rutlahu) untuk hunian horizontal, jadi pemerintah kota tidak bisa intervensi. Maka, kita berikan jalan keluar, yaitu karena warga mayoritas MBR. Silakan warga, membentuk P3SRS (Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun) yang tugasnya untuk mengelola rusun untuk perawatan, keamanan, dan perbaikan-perbaikan disana,” jelasnya kepada wartawan.

Menurut Baktiono setelah warga membentuk P3SRS terlebih dahulu, kemudian bisa berkirim surat ke Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, kalau rusunnya rusak dan warga tidak mampu untuk memperbaikinnya.

”Paling tidak pemerintah kota bisa menghubungi pihak ketiga, untuk bisa menyisihkan CSR nya, agar rusunami ditengah kota tidak nampak kumuh,” papar Baktiono.

Hal senada juga disampaikan Doni Ardian, Subkor Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus DPRKP CKTR kota Surabaya.

“Memang itu bukan kewenangan pemkot, tetapi ada yang dipilah-pilah, terkait dengan rusunami itu, PSU (Prasarana, Sarana Umum) nya atau fasum nya sudah diserahkan Pemkot, saluran, jalan dan sebagainya. Ketika itu sudah diserahkan ke Pemkot, pemkot bisa menangani,” ujar Doni. [dre.hel]

Tags: