Wawali Surabaya, Whisnu Sakti Buana ketika berdiskusi dengan Warga Sidotopo. [andre sasmita/bhirawa]
Status lahan Fasilitas Umum (Fasum) masih menjadi keluhan masyarakat. Sebagian besar kondisi Fasum masih berstatus Bekas Tanah Kas Desa (BTKD). Salah satu kondisi keluhan ini berada di wilayah Platuk Donomulyo, Kelurahan Sidotopo Wetan. Hingga kini kejelasan status tanah berupa aset Balai RW masih mengambang.
”Berbagai cara sudah kami tempuh. Tapi belum ada hasil memuaskan,” terang Ketua RW 13 Kelurahan Sidotopo Wetan, Syaiful Huda.
Minggu malam (19/7), puluhan warga dan LPMK Kelurahan Sidotopo Wetan mencurahkan keluhan mereka kepada Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Whisnu hadir dalam rangka sosialisasi pencegahan Covid 19. Termasuk mendorong masyarakat perkampungan di sana membentuk Kampung Tangguh lebih maksimal.
”Kami minta tolong ini, mumpung sedang bertemu Pak Wawali, mohon agar kami ini dibantu supaya status tanah bekas kas desa bisa segera jelas. Agar fasum Balai RW ini bisa kami maksimalkan,” kata Syaiful Huda.
Menanggapi hal ini, Whisnu Sakti mengatakan pihaknya bakal mengupayakan pembangunan Fasum berupa Balai RW yang jauh lebih layak di lokasi lahan yang sama.
”’Karena BTKD kan menjadi aset Pemkot Surabaya. Daripada khawatir atau risau dengan status tanahnya, saya akan upayakan pembangunan Balai RW yang lebih layak di lokasi yang sama,” terang pejabat yang akrab disapa WS ini.
Dengan status proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot akan jauh lebih mendapatkan keuntungan. ”Karena warga hanya tinggal memanfaatkan dan mengelola saja,” kata politisi PDIP ini.
Jika pembangunan dan proses renovasi dilakukan Pemkot Surabaya, maka warga diwajibkan untuk menjaga dan merawat. ”Nanti bisa ditambah balai serba guna untuk kegiatan warga juga,” pungkas WS yang disebut menjadi suksesor Wali Kota Risma untuk memimpin Kota Surabaya ini. (dre)
