Warga Sumenep Keluhkan Pendistribusian BBM

Sumenep, Bhirawa
Sejumlah warga Kepulauan Kangean, Sumenep mendatangi kantor DPRD Sumenep. Mereka mengeluhkan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikepulauan yang sering kali terjadi kelangkaan dan berdampak pada harga tinggi. Saat di kantor dewan, mereka ditemui unsur pimpinan dewan sementara, Hanafi, Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi dan Asisten II Pemkab setempat, M. Syahrial di salah satu ruang pertemuan di kantor DPRD setempat.
Salah seorang warga Kangean, Masduki Rahmad mengatakan, tujuan kedatangannya ke kantor wakil rakyat ini untuk meminta ketegasan dari pemerintah, dimana selama ini warga kepulauan terkesan dianak tirikan terutama dalam persoalan BBM yang sering kali terjadi kelangkaan. Padahal, kepulauan itu juga bagian dari kabupaten Sumenep.
“Tujuan kami kesini (kantor dewan, red) mau minta ketegasan dari pemerintah, dimana posisi pemerintah selama ini jika melihat kondisi BBM dikepulauan tidak berjalan lancar, padahal kami sangat bergantung pada keberadaan BBM itu,” kata Masduki Rahmad, usai pertemuan, Senin (15/09).
Menurut Masduki, yang menjadi persoalan selama ini yakni pengelolaan distribusinya dari pihak Agen Premium, Minyak dan Solar (APMS) yang tidak sesuai mekanisme sehingga berdampak pada terjadinya kelangaan dan harganya pun melambung. Padahal, jika sistem distribusi itu berjalan sesuai mekanismenya, dipastikan tidak akan terjadi kelangkaan BBM.
“Titik permasalahannya bukan pada kelangkaannya tapi sistem pendistribusiannya yang tidak sesuai mekanisme. Selama ini APMS tidak menjual langsung kepada konsumen melainkan pada kroni-kroninya seperti saudaranya dan pengusaha yang memberi uang terlebih dahulu dan mereka menjual lagi,” urainya.
Lebih lanjut dia memaparkan, persoalan BBM ini bagi warga kepulauan tidak hanya satu kali ini, melainkan sudah sekitar 6 tahun terahir ini, tapi hingga tahun keenam ini masih belum ada solusi kongkrit dari pemerintah yang bisa menyelesaikan persoalan ini. “Ini sudah berjalan lama sekitar 6 tahun terahir ini. Kami mohon, baik pemerintah maupun anggota dewan untuk memikirkan solusinya seperti apa. Jangan uji kesabaran kami dengan persoalan ini,” pintanya.
Dia menuturkan, harga BBM jenis premium dan solar di Kepulauan Kangean mencapai Rp15 ribu hingga Rp19 ribu per liter, padahal sesuai aturan, harga BBM dari berbagai jenis dipatok sama dengan didaratan. “Harga BBM di tingkat konsumen mencapai Rp15-19 ribu per kg. Ini sudah berjalan selama bertahun-tahun, padahal kehidupan warga kepulauan kan sangat bergantung pada BBM karena mayoritas warga sebagai nelayan,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Sumenep, M Syahrial mengatakan, dalam persoalan ini sudah ada pembicaraan ditingkat pemkab dan pihak kecamatan. Agar BBM tersebut langsung dari APMS ke konsumen, sudah disepakati pihak forpimka diminta untuk membentuk sub agen BBM untuk wilayah yang jauh dari lokasi APMS, agar pemkab bisa mengontrol distribusi BBM itu, tapi hingga sekarang kesepakatan itu tidak berjalan.
“Sebenarnya sudah menjadi kesekapakatan, bahwa akan dibentuk sub agen oleh forpimka, tapi ternyata kesepakatan itu tidak berjalan mulus. Sub agen yang ada itu justru dibentuk oleh APMS sendiri makanya hasilnya seperti ini,” terang Syahrial.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta kepada masyarakat agar memberikan data dimana yang tepat untuk menjadi sub agen itu sehingga distribusi BBM berjalan sesuai mekanisme dan harganya pun sesuai harga eceran tertinggi (HET). “Kami minta kepada masyarakat agar mendata dan memberi data itu kekami, dimana yang memang wajar menjadi sub agen BBM. Kami akan menindak lanjutinya,” janjinya.
Pihaknya juga tidak bisa memberi sanksi berat bagi APMS karena APMS di Kangean masih baru satu. Jika satu APMS itu diberi sanksi tegas seperti pendistribusian distop, dipastikan akan berdampak pada masyarakat jug. “Seandainya APMS di Kangen itu ada dua, pasti akan bersaing, jika ada yang mendistribusikan BBM tidak sesuai mekanisme bisa langsung ditindak tegas,” pungkasnya. [sul]