Warga pemegang kartu KPS mengambil bantuan kompensasi kenaikan BBM di Kantor Besar Kebonrojo, Selasa (18/11).
Surabaya, Bhirawa
Pasca kenaikan BBM bersubsidi, warga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) mulai mencairkan dana ke kantor pos. Di Surabaya, beberapa warga terlihat mengantri untuk mengambil dana kompensasi kenaikan BBM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Selasa (18/11).
Dari pantauan Bhirawa, sampai pukul 12.00 baru ada sekitar 30 orang yang sudah mengambil bantuan sebesar Rp 400.000 per orang (untuk dua bulan).
Kepala Regional VII PT Pos Indonesia wilayah Jawa Timur Syamsul Bahri Nasution mengatakan pihaknya hanya sebagai penyelenggara pembayaran. Jadi, Kantor Pos itu murni ditugaskan sebagai pelaksana pembayaran kepada masyarakat yang diberi hak untuk mendapatkan dana bantuan kompensasi kenaikan BBM.
” Dari sejarahnya tahun lalu kita sudah bayarkan dan sudah kita berikan KPS pada masyarakat-masyarakat tak mampu. Sekarang masyarakat datang ke sini (Kantor Pos) membawa kartu yang lama yang sudah diterima tahun lalu dan nanti ditukarkan dengan kartu yang baru yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” terangnya.
Setelah itu, masih kata Syamsul, KPS lama akan ditarik dan masyarakat akan mendapatkan kartu-kartu baru KKS, KIS, dan KIP. Di luar kartu itu juga ada kartu e-Cash, jadi semacam kartu perdana yang nantinya itu merupakan semacam rekening bagi mereka. ” Pada saat mereka menerima kartu-kartu tadi ada kartu e-Cash yang disitu sudah ada nominal saldonya dan menjadi hak mereka. Mereka boleh mengambil semuanya atau ambil sebagian. Itu terserah mereka,” imbuhnya.
Mengenai posisi empat kartu, Syamsul menambahkan, untuk Surabaya saat ini baru menerapkan dua macam kartu yakni KPS dan e-Cash. Khusus Selasa kemarin pihaknya hanya membayarkan kartu KPS, karena program e-Cashnya masih dipersiapkan. ” Masih disiapkan. Kemudian nanti kita kelompok-kelompokkan dan kemudian kita panggil baru kita lakukan penukaran dan pembayaran. Semoga semua proses itu bisa dilakukan dalam dua hari ini,” jelasnya.
Sementara itu, Dasim (64) warga Dupak Rukun yang datang ke Kantor Pos Surabaya untuk mengambil dana kompensasi mengaku masih belum tahu prosedur pengambilan dana. Dirinya hanya menerima surat kemarin pagi dan siangnya langsung datang ke Kantor Pos Jalan Kebon Rojo 10 Surabaya dengan membawa KPS dengan masa berlaku 2013-2014 serta kartu identitas KTP.
” Saya kesini belum tahu mau ngapain, saya cuma mendapat surat dari Kantor Pos tadi pagi (kemarin pagi), dan itu juga dibacakan sama anak saya, karena saya menderita gangguan mata. Dulu waktu zaman Presiden SBY dapat Rp 300 ribu dua bulan sekali jadi totalnya 600 ribu setiap kali ngambil,” jelasnya.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan mekanisme penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah diatur Kementerian Sosial. Penyalurannya, kata dia, lewat PT Pos Indonesia.
Menurut Andi, Kementerian Sosial sudah mendata warga kurang mampu yang bisa mencairkan dana kompensasi mulai Selasa (18/11) hingga 2 Desember 2014. Warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa mencairkan dana di PT Pos dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial.
“Selama tiga kartu itu belum ada, pemegang Kartu Perlindungan Sosial akan menerima manfaat perlindungan sosial yang disiapkan karena ada pengalihan subsidi bahan bakar minyak,” ujar Andi di halaman Istana Negara. [geh]
