Penemuan satu karung KIP diserahkan ke Polsek Sukolilo agar bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. [abednego]
Daerah Tak Pernah Dilibatkan Pendataan Hingga Distribusi
Surabaya, Bhirawa
Warga kembali dihebohkan dengan temuan kartu sakti yang menjadi program andalan Presiden RI Jokowidodo. Jika sebelumnya ditemuka Kartu Indonesia Sehat (KIS) di buang di Blitar, kini giliran sekarung Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditemukan terbuang di Surabaya.
Penemuan satu karung KIP terjadi di sebuah kios laundry di kawasan Sukolilo, Surabaya. Kardi (43) warga Nginden Jangkungan Surabaya mengatakan, dirinya menemukan tumpukan kartu tersebut di kios laundry milik ibunya, Umi Kalsum. Saat itu dia akan membereskan tumpukan laundry. Namun Kardi dan ibunya mendapati karung yang tidak mereka kenali.
Semula ia mengira isi karung tersebut tumpukan baju laundry namun saat diperiksa ada berkas dokumen KIP beserta amplop. “Begitu dibuka lo kok amplop segini banyaknya dan isinya KIP, saya kaget,” ujarnya.
Penemuan itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (18/3). Kardi langsung melaporkannya ke pihak RT setempat dan kelurahan. Bersama Kasat Binmas, Lurah, PMK dan pengurus RT setempat membuka karung berisi amplop itu. Kemarin, karung berisi KIP tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut di Polsek Sukolilo, Surabaya.
“Di kardus ga ada tulisannya, ada berita acara tapi kosong. Yang nyerahkan siapa dan untuk siapa gak tau,” kata Kardi. Hingga kemarin, barang bukti telah diamankan di Polsek Sukolilo Surabaya.
Sementara itu tak banyak pihak yang bisa dimintai keterangan, sebab pemerintah daerah nyaris tak pernah dilibatkan dalam melaksanakan program KIP, baik dari sisi pendataan maupun distribusi kartu kepada peserta didik dan warga belajar. “Kita tidak pernah dilibatkan, semua urusannya pusat (Kemendikbud) dengan bank penyalur,” tutur Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman dikonfirmasi kemarin.
Saiful mengungkapkan, pendataan sasaran KIP langsung dilakukan oleh pusat. Salah satunya melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Sementara distribusi dilakukan langsung oleh bank penyalur, yakni BNI dan BRI. “Saat ini KIP bentuknya sudah seperti ATM. Jadi dana dari pusat langsung ditransfer ke rekening sasaran dan bisa langsung dicairkan melalui ATM,” kata dia.
Pemerintah provinsi, kata Saiful, sejauh ini pihaknya hanya mengumpulkan nama-nama yang akan mendapatkan KIP kemudian dibagikan ketika ada presiden. Padahal, jika daerah dilibatkan dalam pendataan maupun distribusi, maka akan lebih mudah pelaksanaannya. Saiful mengaku, sejauh ini anggaran dari pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan ke siswa melalui daerah juga telah berjalan dengan baik.
“Seharusnya, aslinya yang lebih tahu itu daerah. Usulan maupun pembagiannya. Perkara mau yang menyerahkan presiden atau atas nama menteri silahkan saja, itu formalitas saja. Kita kerja sesuai kewenangan masing-masing,” tandasnya. [tam]
