Warning, BUMD Melempem Layak Dilikuidasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jatim menjadi sorotan di tahun 2020. Bahkan, catatan kinerja BUMD berplat merah ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Dari catatan Komisi C DPRD Jatim kinerjanya belum maksimal dalam memberikan target capaian untuk peningkatan Pendapatam Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Anggota Komisi yang membidangi keuangan, Lilik Hendarwati.
“Melihat capaian, masih banyak yang kurang, kurang optimal atau terkesan asal-asalan. PAD yang dihasilkan pun masih banyak dibawa target. Padahal BUMD harusnya jadi tulang punggung PAD Jatim,” kata Lilik Hendarwati, Selasa (29/12) kemarin.
Menurut Politisi PKS ini, perlu ada evaluasi terkiat keberadaan BUMD Jatim kedepannya. Bila perlu, kata Lilik, dilakukan likuidasi jika ternyata benar-benar tidak memberikan kemanfaatan keberadaannya. “Bila BUMD capaiannya tetap tidak menggembirakan bahkan terkesan asal-asalan saja, wajib dikaji ulang, apakah layak dipertahankan atau perlu dilikuidasi,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi C, Agung Supriyanto. Menurutnya, keberadaan 10 BUMD Jatim banyak yang belum memberikan kontribusi bagi PAD Jatim. Padahal dalam PP No 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. Dimana, BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
“BUMD di jalankan untuk menjadi peningkatan pendapatan daerah. Namun kenyataannya banyak BUMD yang belum memberikan PAD yang signifikan,” terangnya. “Ok lah mereka setiap tahun beri PAD. Tapi PAD yang diberikan masih dibawah modal yang diberikan APBD ke mereka tiap tahunnya,” lanjutnya.
Politisi PAN ini menjelaskan, dari sekian BUMD yang ada milik Pemprov Jatim, hanya satu dua yang telah memberikan PAD yang diharapkan. “Dari 10 BUMD yang dimiliki Pemprov hanya satu dua yang saya lihat sudah eksis saja untuk menopang pendapatan asli daerah. Yang lainnya masih belum, sehingga layak untuk dilakukan evaluasi,” ungkapnya.
Dijelaskan oleh mantan anggota DPRD Tuban ini, problem yang ada dalam BUMD adalah masalah SDM. Dimana, kata dia, peran jajaran direksi maupun komisaris tak sesuai dengan bidangnya dalam mengelola BUMD. “Rata-rata yang ditempatkan dalam komisaris dan direksi bukan yang tepat untuk mengelola BUMD,” jelasnya.
Bagi Komisi C DPRD Jatim, kata Agung, permasalahan BUMD tersebut sangat serius untuk diselesaikan mengingat hal tersebut berkaitan dengan investasi. “Kita harus lebih serius lagi pantau keberadaan BUMD. Tahun 2021, saya harap ada evaluasi total di Komisi C terkait BUMD ini. Kalau memang tidak ada gregetnya mendingan di merger atau dilikuidasi saja,” pungkasnya. [geh]

Tags: