Pelambatan ekonomi, tidak hanya berdampak pada kalkulasi makro perekonomian kenegaraan. Melainkan juga mengancam arus nafkah rakyat. Terbukti, jumlah pengangguran terbuka telah bertambah 300 ribu orang, mencapai hampir 7,5 juta jiwa. Ini rekor pengangguran terburuk sejak tiga tahun terakhir (Agustus 2012, dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,15 juta orang). Pengangguran terbuka bisa menjadi pemicu penyakit sosial, meningkatnya kriminalitas.
Pelambatan ekonomi, sesungguhnya telah tergambar dari merosotnya nilai tukar rupiah. Saat ini, pemerintah (bersama DPR) menyangka rupiah bisa tetap (seburuk-buruknya) pada nilai Rp 12.500,-/US$ (asumsi P-APBN 2015). Realita-nya ternyata lebih buruk. Nilai rupiah masih selalu di atas Rp 13.000,- per-US$. Lemahnya kurs rupiah, bagai “tuyul” yang mencuri APBN.
Jika dikurs dengan nilai dolar senilai Rp 13.250,-, maka APBN sudah “tercuri” sebesar 5%. Nilainya tak tanggung-tanggung, sekitar Rp 102 trilyun, hilang ditelan kurs dolar. Sehingga pemerintah tak bisa abai, menunggu sampai dolar mencapai Rp 14.000,-. Mengantisipasi melorotnya rupiah, pemerintah Jokowi saat ini coba menanggulangi dengan 8 paket. Meliputi kebijakan jangka panjang sampai yang ke-kini-an.
Diantara kebijakan presiden, adalah menekan in-efisiensi logistik, memperpendek waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan. Tujuannya untuk menekan harga dengan cara menekan biaya distribusi. Presiden juga marah besar di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), ketika tidak memperoleh penjelasan memadai dari PT Pelindo (BUMN). Padahal urusan di pelabuhan saja, melibatkan 8 kementerian, yang terkait dengan ekspor dan impor.
Masih banyak bahan pangan yang masih suka di-impor dan menjadi permainan kartel. Antaralain, daging dan buah. Harganya akan melambung, sampai pada posisi termahal di dunia, menggerogoti devisa transaksi perdagangan. Tetapi harga beberapa komponen pangan tidak akan bisa dibendung. Antaralain, harga susu terus akan naik, karena 65% susu masih bergantung pada impor. Begitu pula harga tahu dan tempe (lauk-pauk “wajib” Indonesia), akan membuat panik pasar tradisional. Itu disebabkan 70% kedelai masih impor.
Yang tak dapat dielakkan seiring kenaikan kurs dolar, adalah harga suku cadang seluruh moda transportasi akan naik. Termasuk harga suku cadang pesawat (angkutan penumpang, maupun alutsista militer). Sedangkan industri manufaktur akan lebih terpukul, menyebabkan kendaraan alat berat turut naik. Harga sewa angkutan alat berat naik, maka harga proyek infrastruktur turut naik (lebih mahal).
Berbagai proyek akan mengalami rescheduling, bahkan harus direvisi nilainya. Dus, penundaan lelang proyek, berujung penundaan pekerjaan. Sehingga secara simultan, proyek infrastruktur padat karya mengalami hambatan pelaksanaan. Dampaknya banyak pengangguran! Pemerintah seyogianya menggelontor secepatnya APBN (dan APBD). Terutama sektor riil dan realisasi pembangunan infrastruktur, serta mempermudah perizinan usaha.
Jika pemerintah gagal mem-fasilitasi pertumbuhan ekonomi, maka kalangan usaha dan industri skala menengah akan “terpukul” paling awal. Tak lama akan disusul pe-miskin-an rakyat. Ekses melambatnya pertumbuhan ekonomi, pasti akan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal saat ini, jumlah pengangguran sudah mencapai 7,2 juta orang.
Jumlah tersebut belum termasuk pencari kerja yang baru lulus sekolah (SMU dan SMK) tahun 2015. Jika separuh saja yang berniat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, berarti terdapat tambahan “stok baru” sebanyak satu jutaan pencari kerja. Bisa dipastikan angka pengangguran saat ini sudah bertambah lagi. Karena makin banyak laporan tentang proses PHK dari berbagai sektor. Antaralain industri tekstil, alas kaki, pertambangan, semen, serta otomotif.
Tren PHK telah nampak pada kawasan industri seperi Batam dan sentra tekstil Majalaya (Jawa Barat). Begitu pula di Jawa Timur, pabrik rokok besar menutup beberapa unit produksinya yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
–——– 000 ———
