Oleh :
Oryz Setiawan
Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya
Fenomena pemalsuan di Indonesia bukan barang baru di negeri ini, apapun dapat dipalsukan demi keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum bahkan membahaya keselamatan dan kesehatan orang lain tak terkecuali pemalsuan bahan pangan. Baru-baru ini Tim Satgas Pangan tengah menggerebek lebih dari 1.100 ton beras di sebuah gudang di Kawasan Bekasi. Setidaknya ada sejumlah merek ternama yang acapkali dipublikasi di media yang diduga mengoplos beras biasa dengan beras premium yakni “Maknyuss dan Ayam Jago”. Belum usai kasus tersebut ditemukan pula beras oplosan di gudang Bulog Subdivre Lahat Sumatera Selatan, ironisnya beras yang dioplos adalah beras sejahtera (rastra) yang dahulu disebut beras untuk rakyat miskin (raskin). Kondisi ini sungguh sangat menyedihkan dan mengancam kesehatan masyarakat dengan mengkonsumsi beras yang memiliki mutu rendah baik dari aspek kecukupan nilai gizi maupun dari sisi ketersediaan/kecukupan kuantitas perberasan nasional.
Jika nantinya benar adanya upaya pengoplosan maka jelas akan melanggar UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni pasal 141 dimana setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).Kata mengoplos memang memiliki multi makna dan tafsir antara lain mengoplos dengan produk yang tidak sejenis namun memiliki kualitas lebih rendah, mencampurkan dengan bahan kimia (pemutih), atau mencampurkan bukan produk sejenis dan mencampurkan bahan lain yang mirip/menyerupai yang asli misalnya beras plastik.
Mengapa beras menjadi obyek pemalsuan pangan kini marak di masyarakat? Setidaknya ada tiga faktor yaitu pertama, beras merupakan salah satu sembilan bahan pokok (sembako) dimana adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang paling banyak dikonsumsi sehingga rentan dijadikan komoditas oplosan yang menguntungkan pihak tertentu sementara masyarakat sebagai konsumen yang pasti menjadi “korban”. Sejak berdirinya republik, konsumsi beras tak tergantikan oleh makanan modern apapun. Dari waktu ke waktu konsumsi beras terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kondisi tersebut kian meningkatkan ketergantungan masyarakat atas produksi dan ketersediaan beras sehingga pemerintah melalui Bulog menjadi intsitusi yang menjaga ketersediaan beras baik dan menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah logistik yang ada. Aspek manajerial logistik sangat menentukan ketersediaan, kecukupan dan cadangan (stok) yang cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat.
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat tinggi bahkan ada anekdot bahwa orang belum disebut makan bila belum makan nasi. Selain itu upaya diversifikasi pangan yang gencar digalakkan pemerintah seakan tak berlaku untuk beras. Kedua, oleh karena konsumen beras paling banyak di masyarakat menengah kebawah maka ketidaktahuan atas kualitas pangan terutama beras masih tinggi, disisi lain mafia perberasan disinyalir masih marak terbukti adanya ketidakstabilan harga beras baik di tingkat produsen (petani) maupun masyarakat sebagai pihak kosumen. Bila terjadi kenaikan harga, pihak petani tidak banyak memperoleh keuntungan sebab biaya produksi baik pengadaan bibit, pupuk, irigasi hingga ancaman hama dan penyakit terus membayangi bahkan faktor iklim dan cuaca juga menentukan keberhasilan panen. Tak dapat dipungkiri bahwa margin keuntungan terbesar masih berada pada rantai distribusi baik pegadang, distributor, pengecer maupun pebisnis perberasan.
Ketiga, faktor keterbatasan ekonomi. Di tengah perekonomian yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia saat ini, subsidi beras atau bantuan beras ke masyarakat miskin (masih) menjadi andalan pemerintah sehingga tak jarang kualitas beras yang dibagikan memiliki kualitas rendah karena terlalu disimpan, bahkan diantaranya tidak layak konsumsi, berkutu, berjamur. Belum termasuk ancaman beras yang berasal dari rekayasa genetika yang lebih sulit untuk dideteksi secara fisik. Kondisi ini sungguh ironis dimana negeri ini yang (dahulu) merupakan lumbung beras bahkan memiliki surplus atau swasembada beras sehingga dapat mengekspor beras ke negara lain, namun kini cenderung mengalami kemunduran yang salah satunya disebabkan oleh kian menyempitnya areal persawahan akibat alih fungsi lahan pertanian meski tengah digalakkan kembali pemerintah untuk swasembada beras.
Sisi Kesehatan
Kandungan gizi dan kesehatan yang tercantum pada label dan iklan pangan merupakan uraian yang menggambarkan keberadaan serta manfaat zat gizi dan/atau non gizi yang terdapat dalam pangan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen sebagai cara cepat dan mudah untuk mengidentifikasi dan memilih produk pangan yang akan dibeli. Sementara bagi produsen pangan, kandungan gizi dan kesehatan merupakan suatu cara pemasaran (strategi marketing) yang sangat berarti dalam menyampaikan keunggulan produk serta untuk meningkatkan penjualan. Selain itu juga dapat sebagai upaya mengedukasi masyarakat atas produk pangan yang akan dibeli dan dikonsumsi. Dalam kasus beras oplosan memang tidak serta merta secara langsung mempengaruhi kesehatan seseorang yang mengkonsumsi namun berdasarkan kajian kesehatan, beras atau produk pangan yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas maka tubuh tidak akan memperoleh tingkat kecukupan gizi yang layak. Beras oplosan dimana komposisi gizi yang berbeda dari label kemasan produk dan hasil laboratorium tentu akan berimplikasi pada tingkat kecukupan gizi seseorang. Ketidaksesuaian nilai gizi itu merupakan upaya melemahkan bangsa melalui kandungan mutu dan gizi makanan yang berdampak pada asupan makanan sehingga mempengaruhi produktivitas, kebugaran bahkan akan mengurangi aspek kecerdasan akibat nilai gizi yang tidak sesuai.
———- *** ———–
