LIBURAN akhir pekan lalu (22 Pebruari 2015), banyak kalangan bapak-bapak terhenyak kaget. Ikut belanja ke pasar tradisional, didapati harga beras naik, mencapai Rp 10.500,- per-kilogram (medium). Namun Kementerian Pertanian dan Bulog memastikan stok beras aman, hasil panen 2014 masih mencukupi. Kenaikan harga beras diduga karena terimbas dampak cuaca ekstrem. Distribusi dari sentra beras tersendat karena banjir.
Harga-harga juga tertekan oleh faktor distribusi (transportasi), karena banjir. Banyak angkutan terjebak banjir, harus mengantre panjang. Banyak pula sopir memilih beristirahat, karena khawatir terjadi kecelakaan. Problem yang sama juga dialami perdagangan interinsuler (antar-pulau) terkendala cuaca berupa badai dan ombak besar. Di berbagai pelabuhan, puluhan kapal memilih tidak berlayar.
Moda transportasi yang tertekan oleh cuaca, wajar menuntut kenaikan ongkos. Karena jam kerja, dan biaya akomodasi personel bertambah. Niscaya, kenaikan biaya transportasi menambah harga jual. Cukup sulit dicegah. Namun satu-satunya solusi, tak lain, adalah campur tangan pemerintah untuk memotong jalur distribusi. Misalnya, mengerahkan armada (darat) yang dibiayai pemerintah, serta operasi pasar dengan harga Rp 7.500,-.
Pemerintah juga sulit untuk menindak pedagang beras, yang tidak bermaksud menimbun. Karena itu diperlukan penelitian terhadap “track record” pedagang beras. Memang ada yang biasa menimbun beras. Namun ada pula yang tidak menjual beras karena alasan cuaca. Curah hujan yang tinggi, jika menimpa beras akan mengubah mutu. Setidaknya beras akan berbau apek, warna kecoklatan, bahkan sampai membusuk.
Namun tak jarang, pedagang beras “memainkan” harga dengan cara menimbun, alasan cuaca. Namun Forpimda (Forum pimpinan daerah) di setiap Propinsi dan Kabupaten serta Pemerintah Kota biasanya memiliki catatan pedagang beras yang nakal. Penimbun beras seharusnya diajukan ke Pengadilan, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara plus denda Rp 50 milyar.
Harga beras saat ini tergolong tak wajar. Penjualan oleh Bulog (dari gudang) seharga Rp 6.600,- per-kilogram. Ditambah ongkos dan margin keuntungan, seharusnya menjadiRp 7.400,-. Sehingga harga beras diatas Rp 8.000,-tergolong tak wajar. Lebih lagi, ini bukan masa paceklik, Juga tidak ada puso (sawah rusak diterjang banjir) yang hebat. Bahkan stok beras masih melebihi kebutuhan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi tahun 2014 mencapai 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG). Setelah diproses akanmenjadi beras sebanyak 40 juta ton. Sedangkan kebutuhan beras nasional, sekitar 31,5juta ton. Jadi, masih surplus beras. Karena itu pemerintah tidak perlu meng-impor beras tahun 2015 ini. Impor beras akan menyebabkan harga (beras) lokal makin anjlok, semakin menyengsarakan petani.
Berdasar perhitungan BPS itu, kelebihan beras hasil panen tahun 2014 masih 8,5juta ton. Cukup untuk kebutuhan nasional sampai 100 hari pertama tahun 2015 (bulan April). Untuk kebutuhan selanjutnya bisa menggunakan hasil panen raya pertama bulan Maret 2015. Karena itu pemerintah mesti waspada terhadap mafia importer beras, yang biasa menggertak pasar. Harga melambung, seolah-olah kekurangan beras, sehingga pemerintah (yang panik) serta merta akan membuka keran impor.
Karena itu pemerintah tak perlu tergesa-gesa menggelontor beras (secara besar-besaran) melalui operasi pasar. Mestilah dilakukan “pembinaan” kepada pedagang beras. Boleh jadi, cukup dengan fasilitasi moda transportasi. Bisa bekerjasama dengan Organda, diberlakukan sebagaimana angkutan lebaran. Di berbagai daerah (pulau Jawa), fasilitasi transportasi beras juga melibatkan truk tentara.
Namun bukan hanya beras yang patut diwaspadai. Melainkan juga kebutuhan pangan lain. Pada musim hujan dengan anomali cuaca, seluruh komoditas pangan rentan mengalami gangguan distribusi. Termasuk ikan, sayur dan buah-buahan. Seluruh suplai bahan pangan juga mesti diamankan, dengan mengutamakan produk lokal.
——— 000 ———
