Waspada Iklim Pancaroba

Tiada bencana datang tiba-tiba. Terutama bencana hidrometeorologi yang kerap datang pada musim hujan. Diperlukan tanggap cuaca. Serta taat terhadap mitigasi bencana sebagai kewajiban. Kesiagaan menjadi “harga mati.” Sekaligus kebersatuan dalam penanggulangan bencana, sebagai respons spontan. Maka mitigasi melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang digagas BMKG patut dikembangkan pada kawasan dataran tinggi. Juga disebarluaskan pada lalulintas jalan raya.

Kesiagaan Pemerintah Daerah (Propinsi, serta Kabupaten dan Kota) menjadi garda terdepan pencegahan bencana. Peringatan dini perubahan cuaca telah disiarkan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika). Waspada berlalulintas di jalan, karena bisa terjadi insiden tak terduga. Terutama pohon tumbang, dan longsor tebing jalan. Juga lubang jalan yang tertutup genangan air, bisa menjerumuskan kendaraan. Cuaca tidak bersahabat, udara diliputi mendung hitam di-iringi gelegar petir.

Terutama pada kawasan potensi bencana yang mengakibatkan korban jiwa, dan kerugian material besar. Khususnya area perbukitan. Maka sekolah mitigasi bencana akan menggantikan “ilmu titen” yang biasa dimiliki masyarakat secara tradisional. Bencana bisa dicegah dari ke-fatal-an. Seperti terjadi kasus banjir dan longsor yang terjadi di desa Ngetos, kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (14 Pebruari 2021). Korban jiwa mencapai 26 warga desa. Padahal potensi longsor perbukitan di Ngetos, sebenarnya telah diketahui. Bahkan telah dipasang alarm.

Namun saat bencana terjadi alarm tidak berbunyi, karena rusak (tidak dirawat). Pemerintah kabupaten (dan desa) seharusnya memiliki ke-tanggap-an bencana. Seperti pada aliran sungai yang berhulu dari lereng gunung berapi aktif, wajib memiliki pola pembinaan ekstra ketat eksploitasi alam. Terutama mencegah alih fungsi lahan, dan penambangan pasir. Longsor lahar dingin bisa terjadi pada musim hujan. Sudah sering tgerjadi pada lereng gunung Semeru.

Mitigasi (dan sekolah bencana), sesungguh telah diamanatkan undang-undang (UU). Secara lex specialist, terdapat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalamnya terdapat amanat pencegahan bencana, termasuk mitigasi. Pada pasal 38 huruf a, diwajibkan adanya “identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.”

Terdapat frasa “pengenalan secara pasti,” yang mengatur mitigasi bencana dilakukan secara tepat. Bencana hidro-meteorologi dapat diprediksi dengan tingkat presisi cukup baik. Termasuk bakal datangnya badai, dan potensi hujan lebat disertai petir. Begitu juga potensi bencana vulkanik gunung berapi. Kinerja BPPTGK (Badan Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi), seharusnya bisa diakses pemerintah daerah.

Bahkan UU Penanggulangan Bencana, juga meng-amanat-kan ke-siaga-an ekstra. Pada pasal 38 huruf b, dinyatakan, “kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.” Terdapat frasa kata secara tiba-tiba dan/atau berangsur, meng-isyarat-kan sistem audit dan mitigasi periodik. Pemerintah daerah lebih memiliki tanggungjawab (dan paham) potensi bencana alam di daerah.

Tanggap mitigasi bencana, sekaligus kerentanan musim, bagai “jeda” ke-ekonomi-an. Karena dampak cuaca juga dialami di darat. Sektor pertanian (dan perkebunan), serta peternakan tak kalah mengkhawatirkan. Panen buah tidak menggembirakan. Tetes air hujan yang menembus kulit buah menyebabkan fermentasi lebih cepat, berakibat pembusukan. Begitu pula sayur dan aneka tanaman bumbu: cabe, bawang merah, tomat, sawi, brokoli, semuanya sangat rentan terhadap guyuran hujan.

Jeda ke-ekonomi-an dampak cuaca juga dialami masyarakat pesisir. Akan banyak perahu nelayan tidak melaut, karena cuaca. Harga ikan akan sedikit naik. Pemerintah, dan terutama para Paslon Capres, Cawapres, serta seluruh Calon Legislatif, seyogianya menggencarkan bantuan kepada masyarakat pedesaan yang rawan bencana.

——— 000 ———

Rate this article!
Waspada Iklim Pancaroba,5 / 5 ( 1votes )
Tags: