Ilustrasi Karikatur
Kapal milik TNI Angkatan Laut (KRI Siguror) memergoki kapal asing, membawa 1,1 ton sabu, di perairan Batam (Kepulauan Riau). Kapal ikan “Sunrise Golry” sempat mengecoh rute layar menuju Australia. Berlalu sebulan, kapal berbendera Singapura itu bagai memasuki “perangkap” yang telah disiagakan aparat Indonesia. Ironisnya, pelabuhan Singapura maupun Australia, sangat mudah dibobol komoditas paling terlarang di dunia?
Sindikat internasional terbukti telah menyusun strategi distribusi narkoba. Operasinya dimulai dengan merekrut pegawai di berbagai pelabuhan internasional. Juga disiapkan kapal nelayan, termasuk perahu kecil yang menerima order barang di tengah laut. Serta penerima di dermaga “tikus” (semacam tempat pelelangan ikan) dan pengedar narkoba di kawasan pinggiran. Menandakan peradaran narkoba makin meluas, dengan berbagai cara distribusi dan modus edar.
Modus edar terbaru, membungkus narkoba dengan kemasan permen yang cukup dihisap dua orang. Kawasan pedesaan menjadi sasaran empuk Bandar gede, dengan target remaja. Ke-darurat-an peredaran narkoba, memerlukan penguatan dengan partisipasi aktif seluruh rakyat. Penangkapan bandar gede di pinggiran kabupaten Semarang, mengungkap jaringan wisata pedesaan. Jaringan ini dikendalikan oleh penghuni Lapas (lembaga pemasyarakatan) Yogya, bernama Jiun.
Nama bandar gede ini sudah kodang, khususnya pada kalangan etnis tertentu. Sebelumnya, narkoba pedesaan juga terungkap pada penangkapan sabu “jatah” Sampang (Madura) seberat 9 kilogram. Berkali-kali dilakukan penangkapan, namun pasokan dari luar negeri, terutama China, tetap kerap dikirim. Seolah-olah masih banyak “order” dari dalam negeri. Juga bagai selalu terdapat celah peredaran ke berbagai daerah.
Ironisnya, uang hasil peredaran narkoba, “di-cuci” diberikan sebagai modal berbagai usaha, khusus etnis tertentu pula. Sehingga Bandar gede memiliki pundi-pundi keuangan yang kokoh. Termasuk untuk menyuap penegak hukum, dan aparat di Lapas. Bandar gede yang berada di dalam Lapas, tetap mengendalikan bisnis haramnya, melalui telepon seluler. Telepon, dan berbagai fasilitas lain, disediakan oleh petugas Lapas, dengan cara imbal-beli.
Maka BNN (Badan Nasional Narkotika) perlu menambah strategi pencegahan. Diantaranya melalui tambahan hukuman TPPU (tindak pidana pencucian uang) disertai denda. Faktanya, TPPU dilakukan oleh bandar gede untuk menyokong usaha etnis tertentu. Tak terkecuali usaha property (perumahan), membuka usaha tempat hiburan, sampai toko emas.
Usaha property (dan penguasaan lahan) merupakan bisnis paling menguntungkan. Begitu pula usaha tempat hiburan di pinggiran, sekaligus sebagai perluasan peredaran narkoba. Karena ke-darurat-an itu pula, BNN perlu menggunakan “pedang sosial” melibatkan tokoh masyarakat (khususnya ulama pesantren). Tidak perlu khawatir menggunakan istilah “non-pribumi.” Karena kenyataannya, bandar gede hampir seluruhnya non-pribumi.
Patut diwaspadai, peredaran narkoba menjadi alat pengrusakan mental (dan moral) generasi penerus bangsa Indonesia. Maka “pedang sosial” bisa digunakan tanpa kekerasan. Yakni, kewaspadaan setiap usaha oleh etnis tertentu yang terkesan melejit. Serta menelusuri asal kekayaan pembeli lahan property di berbagai daerah. Kewaspadaan dimulai dari Kepala Desa (Lurah) tempat transaksi jual beli tanah.
Sindikat internasional telah memasuki relung-relung pantai pulau Jawa. Diperlukan penjagaan pantai lebih ketat. BNN patut diberi keleluasaan bekerjasama dengan TNI-AL. Namun yang paling diperlukan, adalah percepatan proses penegakan hukum terhadap bandar gede dan pengedar narkoba. Seyogianya eksekusi (mati) dilaksanakan lebih cepat setelah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi (mati) yang lebih cepat, niscaya mengurangi kesempatan bandar gede membuat jaringan baru.
Indonesia memiliki alasan faktual memberantas peredaran narkoba melalui eksekusi mati lebih cepat. Selain karena 40 jiwa melayang tiap hari karena over dosis, juga pencucian uang hasil narkoba bisa mengacaukan sistem perekonomian nasional.
——— 000 ———
