Pemerintah telah memutuskan hubungan dengan lembaga keuangan internasional, JP Morgan Chase Bank. karena perekonomian Indonesia di-opini-kan “kurang layak” investasi. Padahal lembaga internasional yang lain memberikan apresiasi. Penilaian buruk terhadap tren perekonomian Indonesia, bisa menyebabkan capital out flow. Dampaknya (kekhawatiran) banyak investor menarik diri dari Indonesia. Berbagai jenis deposito perbankan bisa mengalami rush.
Opini JP Morgan itu, niscaya berpotensi menjadi badai perekonomian. Alasan JP Morgan, diantaranya aksi demo (2 Desember 2016) lalu di Jakarta. Walau aksi berlangsung damai (bahkan digelari “super damai”). Tetapi pesertanya datang dari berbagai daerah seluruh Indonesia, mencapai lebih dari sejuta umat. Seolah-olah aksi demo besar, akan gampang disulut melalui isu keagamaan dan etnis. Dianggap memiliki gekolak sosial politik cukup serius.
Tetapi sebenarnya, analisis JPMorgan lebih pada pemilihan presiden di Amerika Serikat, yang dimenangkan oleh Donald Trump. Konon, Ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama negara-negara berkembang. Riset-nya berjudul “Trump Forces Tactical Changes” pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investornya. Eksesnya, Imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun bergerak cepat dari 1,85% menjadi 2,15%.
Pergerakan obligasi itu, menurut JPMorgan, akan meningkatkan risiko terhadap negara berkembang, antaralain Brasil, Indonesia, dan Turki. Karena itu peringkat surat utang di tiga negara tersebut diturunkan “keamanan”-nya. Brasil dan Turki turun satu peringkat. Sedangkan Indonesia dilorot dua peringkat, semula overweight menjadi under weight. Artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis.
Namun ada pula, analisis lain yang berlawanan. Bahwa meningkatnya hasil obligasi bisa menyuburkan perekonomian. Misalnya, yang dirilis oleh lembaga pemeringkat (keamanan) surat utang internasional Fitch Ratings. Terjadi peningkatan “keamanan” peringkat surat utang Indonesia. Semula stabil menjadi positif. Peringkatnya menjadi BBB- (B3 minus) atau investment grade.
Penilaian lain, diberikan pula oleh Bloomberg. Penyedia jasa layanan informasi (media masa) keuangan itu, memberi “rapor hijau” kepada presiden Jokowi. Penilaian didasarkan pada tiga indikator, yakni: nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, serta penerimaan publik. Untuk ketiga jenis penilaian, Jokowi lebih unggul dibanding Xi Jinping (presiden China), Park Geun-hye, serta Shinzo Abe (Perdana Menteri Jepang). Jokowi juga jauh lebih baik dibanding Narendra Modi India), serta unggul atas Najib Razak (Malaysia).
Maka analisis JPMorgan, diragukan banyak pihak di Indonesia. Serta sebenarnya tidak selalu benar analisisnya. Ingat, menjelang krisis keuangan global di AS, tahun 2008. JPMorgan Chase & Co setuju membayar US$ 13 miliar atau hampir Rp 150 triliun karena informasi yang menyesatkan kepada para investor. Kesepakatan itu dibayarkan kepada investor sampai pemilik rumah yang terjerat utang karena penilaian JPMorgan (yang salah).
JPMorgan (dan bank lain) menjual sekuritas berjaminan hipotek yang harganya menjerumuskan, pada saat pasar perumahan di AS runtuh pada 2006-2007. Memicu krisis keuangan terburuk selama 70 tahun (setelah depresi hebat tahun 1930). Hukuman berat sudah pernah diterima karena analisisnya yang menyesatkan. Maka, pemerintah Indonesia patut pula “menghukum” JPMorgan.
Hukuman awal sudah ditetapkan. Yakni, putus hubungan, sejak 1 Januari 2017. JPMorgan tidak lagi menjadi bank penerima setoran penerimaan negara, termasuk hasil tax amnesty. Juga tidak menjadi agen penjualan surat utang pemerintah. Ini “hukuman” yang logis, dan diyakini tidak akan berdampak sistemik pada arus setoran penerimaan negara.
Seluruh layanan jasa keuangan bisa dialihkan ke bank (internasional) lain. Namun pemerintah mesti tetap waspada, keterkaitan isu perekonomian dengan politik global.
——— 000 ———
