Waspada Politik Uang Pilkada di Tengah Pandemi

foto ilustrasi

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah di depan mata. Ada 270 daerah yang akan melaksanakannya. Tepatnya, ada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, yang secara terjawal tanggal 9 Desember 2020 nanti pelaksanaan pencoblosannya. Kini, massa dan pasangan calon kepala daerah kian bersolek dan bersiap. Namun, geliat demokrasi tersebut dinilai tidak hanya membawa riuh pesta hingga akhir tahun, namun juga duka Covid-19 yang masih berpotensi dengan keganasannya menebar ancaman kematian.

Di tengah duka bangsa ini memerangi pandemi Covid-19, sangat disayangkan jika pesta demokrasi dalam Pilkada harus ternodai dengan politik uang (money politic). Besar memang kemungkinan praktik politik uang berpotensi meningkat pada Pilkada 2020 karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada rawan menyalahgunakan kewenangan. Modus politik uang itupun dapat beragam bentuk. Bisa berupa pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucher. Bahkan, dalam kondisi Covid-19, modus politik uang juga bisa saja dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), maupun bantuan sosial (bansos).

Sejatinya, berbagai peraturan perundang-undangan telah melarang praktik haram tersebut. Salah satunya, dengan bekal Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pasal 187A. Setidaknya, melalui regulasi itu menutup ruang bagi pasangan calon hingga para pemilih untuk tidak terlibat dalam haramnya praktik politik uang.

Memang praktik politik uang dalam setiap proses pemilihan umum termasuk juga pemilihan kepala daerah masih menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Sehingga, sudah saatnya bangsa ini bisa meninggalkan pola lama yang justru antidemokrasi melalui politik uang. Bertarunglah dalam Pilkada dengan menampilkan visi dan misi, cara yang bersih.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Tags: