Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat menjadi pembicara di acara Diskusi Publik tentang Kemudahan Berusahadi Jatim, Rabu (18/10) kemarin.
Surabaya, Bhirawa
Stabilitas politik dan kepastian hukum masih selalu menjadi pertanyaan bagi investor untuk menanamkan investasinya di suatu negara atau daerah. Pandangan ini sampaikan Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat ditemui Bhirawa disela-sela Diskusi Publik tentang Kemudahan Berusahadi Jatim, Rabu (18/10) kemarin.
Menurut Alamsyah, secara khusus ombudsman RI pernah dimintai pendapat para pengusaha Singapura terkait situasi politik dan hukum yang terjadi di Indonesia.
“Bahwa kondisi itu mencerminkanbahwa investor masih ragu bagaimana situasi politik dan hukum di tanah air,” jelas Alamsyah. Oleh karena itu, Alamsyah berharap agar semua pihak bisa ikut menjadi situasi agar kondisi politik tetap kondusif.
Di era informasi yang sedemikian cepat ini, jelas Alamsyah sesuatu informasi yang belum jelas kebenarannya begitu mudah menjadi viral yang dampaknya bisa sangat serius.
“Begitu mudahnya publik mem-viralkan informasi yang belum jelas validitasnya bisa memberi dampak serius bukan saja kepada situasi politik tetapi juga bisa berdampak ekonomi,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Kadin Jatim Ali Affandi juga membenarkan bahwa situasi politik dan hukum bisa menjadi sandungan bagi pengusaha untuk menanamkan investasinya. Bukan itu saja, pengusaha muda yang juga pengurus HIPMI Jatim ini mengingatkan bahwa situasi politik bisa melahirkan kebijakan yang mengancam pembangunan ekonomi yang sedang berjalan.
“Dalam situasi yang menjelang Pilkada ini, bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan yang ditumpangi oleh kepentingan politik,” jelas Ali Affandi. Oleh karena itu, semua pihak harus terus mewasdai agar kebijakan-kebiajkan pemerintah daerah tidak dijadikan alat politik oleh pejabat yang ikut dalam pertarungan politik.
“Bagaimanapun semua tahu bahwa perlu modal besar untuk bertarung dalam Pilkada. Bagi calon yang kebetulan sedang menjabat dalam posisi apapun bukan tidak mungkin akan melakukan langkah dan kebijakan untuk mendapatkan modal tersebut,” tegas Ali Affandi.
Dalam diskusi yang dimoderatori Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widiyarta tersebut juga menghadirkan Haryo Bimo dari Dinas Penanaman Modaln dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jatim.
Menurut Bimo, pemerintah Jawa Timur sudah melakukan beragam upaya untuk mendorong arus investasi di Jatim.
“Kami tidak main-main untuk memastikan agar investor yang masuk Jatim bisa terlayani dengan baik,” tegas Bimo. Namun demikian, pihaknya menyadari bahwa memang tidak semua daerah memiliki polical will yang sama untuk membangun iklim usaha di wilayahnya.
“Jangankan untuk membuka pintu bagi investor, program pembangunan yang jelas-jelas merupakan proyek strategis pusat saja seringkali tidak direspon secara baik oleh pemerintah daerah,” tutur Bimo menceritakan temuannya di beberapa daerah. Namun terlepas dari masih ada kelemahan yang ada di lapangan, Bimo memastikan bahwa Pemprov Jatim memiliki komitmen serius untuk terus meningkatkan pelayanan bagi perbaikan iklim investasi di Jatim. [why]
