Wawali Kota Blitar Ingatkan PNS Netra di Pilkada

Kota Blitar, Bhirawa
Jelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tanggal 9 Desember 2015 mendatang, Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori meminta semua jajaran PNS Kota Blitar untuk bersikap netral.
”Semua PNS yang ada di Kota Blitar diharapkan bisa bersikap netral dalam Pilwali Desember mendatang,” kata Purnawan.
Bahkan Purnawan menegaskan, sikap netral kalangan Abdi Negara Kota Blitar ini bisa ditunjukkan di semua tahapan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar yang kini sudah mulai dilakukan.
”Bukan hanya pada saat kampanye saja, namun sikap netral ini harus bisa dilaksanakan di semua tahapan Pilwali untuk tidak melakukan dukung mendukung salah satu calon, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,” jelasnya.
Bahkan Purnawan juga berharap, sebagai pelayan masyarakat, PNS yang ada di Kota Blitar harus bisa bekerja secara profesional, jujur adil dan netral. Karena siapapun yang nanti bakal mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2015 menurutnya sudah dibuat aturan mengenai netralitas PNS ini.
”Artinya, jika nanti ada salah satu PNS melanggar, maka akan dapat dikenai sanksi sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi yang ada,” ujarnya.
Purnawan menambahkan, memberikan penegasan kembali bagi PNS yang ada di Kota Blitar tak boleh memihak dari salah satu partai politik, maupun memihak salah satu bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.
”Silahkan saja jika ada yang berani untuk melanggar, sanksi juga harus siap untuk diterima baik staf maupun yang memiliki jabatan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto juga mendukung sikap Wakil Wali Kota Blitar, H Purnawan Buchori dan menegaskan, kepada PNS yang ikut arus dalam permainan Pilwali 2015 ini harus siap diberikan sanksi. Sebab selama ini diakuinya gerbong PNS sangat mudah ikut arus dalam dunia politik, bahkan setiap tahapan pemilihan baik Pilihan Legislatif maupun Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar selalu ingin menonjolkan dirinya.
”Apakah karena suka dengan calonnya atau memang ingin mendapatkan jabatan karena ikut mendukung salah satu calon jelas ini adalah tindakan yang salah,” kata Totok Sugiarto.
Bahkan pihaknya juga meminta jika perlu Panwas untuk melakukan proses pidana kepada siapa saja, PNS yang terlibat aktif dalam Pilwali Blitar 2015 mendatang.
”Saat ini sudah mulai tahapan, tentunya Inspektorat dan Panwas juga harus jeli siapa saja PNS yang mudah ikut arus dalam proses Pilwali kali ini. Apalagi mereka yang mempunyai jabatan dan fasilitas yang sangat mendukung,” imbuhnya. [htn]