Wawali Kritik Penutupan Dolly

Pemkot Harus Ajak Bicara Warga
Pemkot Surabaya, Bhirawa
Upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak pada 19 Juni nanti justru mendapat kritikan dari partnernya, Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana.
Menurut Wisnu seharusnya Pemkot Surabaya mengajak bicara warga yang terkena dampak langsung penutupan Dolly, yakni masyarakat di Putat Jaya dan jangan hanya mengajak bicara mucikari dan PSK yang notabene justru bukan warga Kota Surabaya.
”Saya memang tidak pernah dilibatkan untuk berbicara soal penutupan Dolly, yang jelas Pemkot Surabaya belum pernah mengajak masyarakat setempat untuk duduk bersama, maksudnya warga Putat Jaya. Kalau mucikari dan PSK itu kan bukan warga Kota Surabaya,” kata Wisnu  saat ditanya tanggapannya terkait rencana penutupun lokalisasi Dolly dan Jarak, Selasa (29/4).
Menurut Wisnu penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akan berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga Pemkot Surabaya harus lebih memikirkan kehidupan ekonomi warga Kota Surabaya asli yakni masyarakat Putat Jaya.
Dalam misi penutupun lokalisasi Dolly dan Jarak, Pemkot Surabaya akan merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal, yakni pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah.  Pemberdayaan sosial fokus kepada bagaimana mengubah perilaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sehingga berimbas pada masyarakat sekitar.
Menurut Wisnu, banyak solusi alternatif yang harus ditempuh ketimbang hanya menutup keberadaan lokalisasi Dolly dan Jarak yang ternyata masih dibutuhkan eksistensinya oleh masyarakat sekitar lokalisasi ini.
“Soal solusi itu banyak pilihan, tetapi yang penting adalah memikirkan warga Kota Surabaya sampai mereka bisa terlepas ketergantungan kehidupan ekonominya terhadap keberadaan lokalisasi itu, bayangkan saja, yang selama ini buka kios, loundry akhirnya harus tutup,” katanya.
Sekkota Surabaya Hendro Gunawan, merasa optimis bahwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akan bisa dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan, karena telah dipersiapkan secara matang oleh Pemkot Surabaya.
”Kami optimis penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akan berjalan lancar, karena Pemkot Surabaya telah melakukan persiapan sekaligus sosialisasi sebelumnya, mulai dari perubahan fungsi sejumlah wisma dan sejumlah pelatihan terhadap mucikari dan PSK untuk kehidupan selanjutnya,” kata mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Sementara itu  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemberian uang santunan terhadap PSK senilai Rp3 juta sangat kecil. Uang tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan biaya perawatan mobil dinas pejabat.
“Uang Rp 3 juta itu cukup kecil dan tidak akan bisa dibuat usaha apa-apa. Sewajarnya dialokasikan anggaran Rp 10 juta per PSK. Bandingkan uang perbaikan mobil pejabat negara yang mencapai Rp 30 juta,” ujar Direktur Eksekutif FITRA Uchok Sky Khadafi.
Uchok menilai, anggaran Rp3 juta sangat sulit untuk bisa mewujudkan usaha baru dalam kondisi saat ini. Uang sebesar itu sangat tidak logis diberikan, meski hanya untuk membuka warung makanan, “Mau usaha apa dengan uang segitu?,” tanyanya.
Uchok masih tidak percaya anggaran Rp 3 juta akan memberikan jaminan pada PSK untuk bisa berdiri di usaha yang halal. Seharusnya pemerintah dan PSK serta masyarakat melakukan dialog, berapa semestinya yang tepat dana yang cukup untuk membangun usaha. Sehingga kesan penutupan lokalisasi akan sangat manusiawi dan tidak terkesan dipaksanakan dan hanya sekadar pencitraan.
Belum lagi, lanjut Uchok,  uang yang sekecil itu juga rawan terjadi kebocoran maupun tak sampai pada PSK. Karenanya, ia mengingatkan akan pentingnya melakukan transparansi. Transparansi  di antaranya bisa dilakukan dengan pencairan melalui rekening masing-masing PSK bukan dengan cash.
Kemudian ditunjang dengan data yang valid dan akurat. Untuk memastikannya kejujuran data tersebut maka pemerintah tidak boleh menutup-nutupi, siapa saja diperbolehkan untuk melihat data mereka. [dre.gat.iib]