Peserta bonus demografi di kota Probolinggo.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Wakil Wali Kota Probolinggo, Mochamad Soufis Subri mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak hanya fokus membicarakan bonus demografi. Hal ini Ia sampaikan saat membuka seminar bonus demografi, peluang dan tantangan bagi Kota Probolinggo, Selasa (10/9) petang di Puri Manggala Bhakti. Menurut Subri, panggilan akbar Wawali, yang harus diperhatikan adalah dampak dari bonus demografi tersebut.
“Tahun 2020 sampai tahun 2030, Indonesia akan dihadiahi bonus demografi. Sebetulnya kita harus melakukan semacam kajian step by step, untuk lebih mengamati kondisi saat ini. Terutama jumlah penduduk di Kota Probolinggo cukup besar, dan dari segi pengangguran juga cukup tinggi. Saat ini jumlah penduduk sekitar 238 ribu, nantinya akan meningkat dengan adanya bonus demografi, terutama penduduk dengan usia produktif,” ujar Subri.
Subri juga menyinggung soal era industry 4.0 yang menurutnya berdampak pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Ia mencontohkan soal kebutuhan pegawai di pintu tol yang mengalami penyusutan.
“4.0 ini yang lagi tren, dan banyak digaung-gaungkan oleh media dan dunia barat. Padahal essensi dari 4.0 sangat berbanding terbalik dengan harapan kita menyerap banyak tenaga kerja. Contoh sederhana pelaksanaan industri 4.0 adalah gardu tol. Kalau dulu, setiap gardu tol itu satu penjaga. Kalau sepuluh gardu kan sepuluh orang. Sekarang, sepuluh gardu hanya butuh satu orang. Artinya, Sembilan orang sudah harus tereliminasi. Dikali sekian ribu gardu tol seluruh Indonesia. Berapa orang sudah yang berhenti menjaga gardu tol gara-gara tekhnologi di era 4.0 ini,” contoh Subri.
“Kalau bicara bonus demografi, apanya yang mau diunggulkan? Di satu sisi tekhnologinya menekankan untuk mengurangi jumlah pekerja, sementara bonus demografi kita akan surplus tenaga kerja. Terus ini nyambungnya di mana?,” tambah Subri.
“Bonus demografi ini akan kita arahkan ke mana, sektor formal atau informal? Ini yang penting. Karena pada kenyataannya, sesungguhnya yang bisa mengatasi permasalahan pengangguran ini sektor informal. Untuk itu kita harus lebih banyak membahas apa yang menjadi tantangan dari bonus demografi ini. Jangan kita larut pada euphoria bonus demografi saja,” harap Wawali.
“Intinya kita harus punya kajian. Saya minta Bappeda harus mampu menyedian data terkait ini. Buat kajian bonus demografi di Kota Probolinggo. Bagaimana dampaknya, terutama dengan kehadiran jalan tol di sini, kesiapan SDM kita, bagaimana nasib UMKM kita, serta penerapan tekhlogi di era 4.0 ini,” tambah Subri.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Probolinggo menyajikan materi tentang perkembangan Kependudukan di Kota Probolinggo. Materi ini disampaikan oleh Tartib Gunawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo. Juga ada materi tentang Strategi dan Kebijakan Menghadapi Bonus Demografi, serta Strategi dan Kebijakan Menghadapi Bonus Demografi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur. Ke dua materi ini disampaikan oleh Adi Basuki Putranto dan Yusuf Ardyansana dari Bappeda Provinsi Jawa Timur.(Wap)
