Wawali Surabaya Sebut Dana Bopda masuk ke Yayasan, Bukan ke Sekolah

Surabaya ,Bhirawa
Bola panas kembali bergulir, Pemkot Surabaya mengaku telah mengantongi hasil audit Inspektorat yang dilakukan kepada SMP-SMP swasta terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana Bopda dari APBD.
Wakil Wali Kota Surabaya Wishnu Shakti Buana menyebut aliran dana Bopda tidak langsung ke sekolah, tetapi masuk dulu ke yayasan.
“Kalau dari hasil audit kita, ini kan ternyata dana Bopda yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah. Melainkan harus masuk ke yayasan,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Rabu (29/8).
Meskipun demikian, pria yang akrab disapa WS ini memastikan jika Pemkot Surabaya tidak akan menyalahkan siapapun terkait masalah ini. “Justru kami akan mengajak para pihak yang terkait untuk duduk bersama. Bersama Bu Wali Kota juga, kami akan ajak mereka untuk memecahkan masalah yang ada dan juga apa saja yang jadi keluh kesah mereka,” tambah Whisnu.
Terkait statemen tersebut salah satu sekolah yakni SMP 17 Agustus 1945 (SMPTAG) Surabaya menyangkal aliran dana Bopda atau sejenis tidak langsung masuk ke pihak sekolah.
Kepala SMPTAG Wiwik Wahyuningsih mengatakan di sekolahnya selama ini dana Bopda masuk melalui rekening sekolah.
“Kami sebutnya Jasa Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Karena Bopda sendiri tidak bisa dicairkan secara terus menerus. Jadi tidak benar berita itu (Bopda masuk ke yayasan, red),” ungkap dia.
Ia mengaku, jika dalam pendataan penerimaan jasa pelayanan, pihaknya sudah mengikuti sesuai prosedur dari Dinas Pendidikan Kota. “Selama ini itu yang diminta, yakni rekening sekolah bukan yayasan. Itu (Pernyataan itu, red) nggak benar,” kata Wiwik dihubungi melalui telepon kemarin.
Sementara kapasitas pihak yayasan hanya sebagai pongontrol saja. Mengingat kedudukan yayasan yang berbadan hukum.
Selama ini, sambung dia, jika pihaknya menerima jasa pelayanan, hal itu akan dilaporkan pada sekolah. Pihak yayasan juga berhak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Semuanya juga dibukukan.
“Mungkin miss-nya di situ. Tapi yayasan tidak mengambil sepersen pun. Hal itu jangan dikonotasikan diambil yayasan,” pungkas dia.
Namun, Wiwik juga tak menampik jika ada sekolah swasta yang mempunyai kebijakan lain terkait hal tersebut.
Dianggap Tidak Bijak
Sementara legislator Partai NasDem Vincensius Awey menyatakan sangat menyayangkan upaya audit atas penggunaan dana Bopda di SMP swasta. Menurutnya menjadi tidak bijak ketika sekolah-sekolah swasta yang memperjuangkan masa depan sekolah mereka justru diancam dengan upaya audit semacam itu.
“Masalahnya kan dari ketika guru-guru sekolah swasta mempersoalkan pelaksanaan PPDB yang melanggar ketentuan Perwali No 47 Tahun 2013 khususnya soal kuota mitra warga. Ironisnya bukannya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada malahan balik menyerang perjuangan sekolah swasta dengan menurunkan Inspektorat untuk mengaudit ,” ujarnya dimintai komentar mengenai polemik ini.
Pada kesempatan kemarin Awey yang sedang berjuang maju ke DPR RI ini juga menyebut ketika pemeriksaan sedang berlangsung dan belum tuntas sudah melempar kabar ke media bahwa ada dugaan penyimpangan Bopda dan meminta KPK untuk turun memeriksa. Padahal hal ini disinyalir hanyalah pengalihan isu.
Awey menyebut seharusnya Wali Kota Surabaya hadir memberikan solusi, bukannya balik menyerang seperti ini. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. “Saya pikir cara yang dipertontonkan wali kota seperti ini sungguh tidak bijak,” tegasnya.
Sebagai informasi, temuan adanya dugaan penyelewengan dana Bopda ini bermula dari kunjungan Wali Kota Risma yang menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah. Dia menemukan fakta itu ketika berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly.
Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP. Atas temuan itu, Risma lalu melunasi pembayaran jumlah SPP yang bervariasi antara Rp 525 ribu hingga Rp 800 ribu.
Tidak berhenti di sana, wali kota lantas melaporkan temuannya kepada Inspektorat Surabaya. Pasalnya, ia menganggap sudah menyalurkan dana Bopda ke semua sekolah. Baik sekolah swasta maupun negeri.
“Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus kemana Bopdanya. KPK harus telusuri itu,” ujar Wali Kota Risma pada kesempatan berbeda. [gat, ina]

Tags: