Wawan Sugiantono: 4391 Usaha Belum Melaksanakan OSS

300 pelaku usaha dan Kadin ikuti evaluasi.(Wap)

Kota Probolinggo, Bhirawa
Dari 5.530 pelaku usaha di Kota Probolinggo, baru 1.139 yang sudah melaksanakan OSS (Online Single Submission). Bagian Administrasi Perekonomian melakukan evaluasi pelaksanaan OSS ini. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan para pelaku usaha, serta hambatan yang dialami mereka dalam pelaksanaan OSS.
Evaluasi ini digelar di gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Sekitar 300 orang pelaku usaha dan Kadin (kamar dagang dan industri) dihadirkan, guna diberikan pemahaman tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Samsul Arifin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Wawan Sugiantono, Rabu (22/5) menuturkan kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat para pelaku usaha mau mendaftarkan usahanya melalui online.
“Ini dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Dalam OSS ini, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung, sehingga proses perizinan lebih mudah dan cepat,” ungkapnya.
Sejumlah 4.391 perusahaan yang belum atau tidak mendaftar OSS inilah yang akan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha serta diberikan solusi atas permasalahan tersebut. OSS ini juga mempunyai banyak manfaat seperti mempermudah pengurusan berbagai perizinan, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder.
Selain itu, OSS juga untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB) dan juga menjamin legalitas produk yang di produksi para pelaku usaha. “Untuk itu saya berharap, setelah mengikuti kegiatan ini para pelaku usaha di Kota Probolinggo tidak ragu dan semakin banyak yang mendaftarkan usahanya melalui OSS,” jelasnya.
Ia berharap hal tersebut dapat menarik dan memunculkan para investor baru sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. “Oleh karena itu, para pelaku usaha diharapkan bisa menyampaikan hambatan dan permasalahan yang terjadi baik sebelum maupun setelah mendaftar perizinan melalui OSS. Nantinya OPD teknis terkait akan membantu melakukan pendampingan dan dukungan serta memfasilitasi para pelaku usaha dalam pelaksanaan OSS,” tandasnya.
Kota Probolinggo kini punya Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP itu resmi di-launching Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Ada 209 jenis layanan dari 20 instansi yang siap melayani masyarakat di eks gedung Hayam Wuruk, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat itu, katanya.
Menurut Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, MPP sendiri beroperasi mulai pukul 08.00-14.30 pada hari Jumat. Sementara, di hari kerja, dibuka pukul 08.00-15.00. MPP di Kota Probolinggo merupakan ke 27 se-Indonesia yang telah di-launching, dari ratusan pemerintah daerah.
Diakui oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin MPP saat ini masih memerlukan banyak sentuhan, untuk penyempurnaan-nya. Namun, kondisi tersebut tidak akan menghalangi proses pelayanan kepada masyarakat.
Tingginya kebutuhan dan permintaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik diformulasikan dalam mal ini. Masyarakat tidak perlu keluar masuk sejumlah instansi untuk mengurus pengajuan perizinan. Termasuk perijinan mengenai usaha masyarakat, yang sampai saat ini kami rasakan masih cukup besar yang belum melakukan OSS, tambanya.(Wap)

Tags: