Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman.
Sebanyak 14 Pusksmas rawat inap yang ada di Kabupaten Sidoarjo, mulai Bulan Januari 2022, akan siap untuk melakukan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, mengatakan SK dari Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk menetapan 14 Puskesmas rawat inap tersebut akan dikeluarkan dalam minggu-minggu ini.
“Setelah SK saya tetapkan, nantinya tiap bulan sekali 14 Puskesmas rawat inap ini akan kami kumpulkan untuk kami beri masukan-masukan selama menjalankan program ini,” kata drg Syaf, Senin (10/1) kemarin.
Dikatakan Syaf, di Kab Sidoarjo jumlah total Puskesmas ini ada sebanyak 27 Puskesmas. Dari jumlah itu sebanyak 14 yang pelayanannya sudah bisa rawat inap dan 13 yang masih rawat jalan.
Diharapkan semoga pada tahun-tahun mendatang, 13 Puskesmas yang masih rawat jalan itu, secara bertahap juga akan bisa melaksanan program zona integritas WBK tersebut.
Pertimbangan penerpan WBK pada 14 Puskesmas rawat inap karena masalah yang dihadapi oleh 14 Puskesmas ini lebih tinggi dan lebih kompleks.
Syaf menyebutkan 14 Puskesmas rawat inap tersebut diantaranya adalah Puskesmas Balongbendo, Barengkrajan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati Sukodono, Taman, Tarik, Tulangan, Waru dan Wonoayu.
“Mereka saya minta siap untuk melaksanakan program ZI WBK ini. Selain untuk menghindarkan dari perbuatan pungli dan korupsi, program WBK ini dimaksudkan juga untuk bisa meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar mantan Wakil Direktur RSUD Sidoarjo itu.
Agar program ZI WBK ini bisa berjalan dengan baik, Syaf menegaskan maka harus ada komitmen bersama dari semua pegawai di 14 Puskesmas tersebut. Mulai dari pimpinan sampai bawahan.
Mereka harus kompak menerapkan aturan-aturan yang ada dalam program tersebut. Kalau sampai sendiri-sendiri atau tidak ada seia sekata dalam menjalankannya, maka bisa-bisa program ini bisa gagal.
“Saya tekankan, jangan hanya sekedar kepingin untuk mendapatkan piagam WBK nya saja, tetapi harus menjalankan esensi dari program ini. Yaitu bebas dari pungli, korupsi dan meningkatkan pelayanan publik,” tegasnya kembali. (kus.gat)
