Bupati Sidoarjo dapat cindera mata dari dewan ketahanan bencana Nasional RI, terkait upaya mitigasi bencana. [alikus/bhirawa]
(Dewan Ketahanan Nasional Minta Ada Upaya Mitigasi Bencana )
Sidoarjo, Bhirawa
Rombongan Dewan Ketahanan Nasional ( Wantanas) RI yang berkunjung ke Kab Sidoarjo, Rabu (10/7) kemarin, memberikan masukan agar semua OPD di Sidoarjo bisa ikut melakukan mitigasi atau mengurangi terjadinya, bencana sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.
Salah satu anggota Tim Dewan Ketahanan Nasional RI, Dr Amin, praktisi pakar gempa dari ITS Surabaya, saat memaparkan tentang kajian gempa tektonik mengatakan, kalau dari data Kementrian PUPR, sumber bahaya gempa di Prov Jatim bisa muncul di banyak tempat diantaranya wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan.
Maka itu semua pihak diharapkan harus memberikan perhatian untuk melakukan mitigasi bencana. Menurut data, kata Dr Amin, padahal dulu di wilayah Prov Jatim tidak ada kemunculan bahaya gempa. Dulu hanya di wilayah Jateng dan Yogjakarta saja.
Yakni saat gempa bumi tahun 2006 lalu sebesar 5.6 skala ricter di Yogjakarta, katanya, telah menelan korban jiwa sekitar 6000 orang meninggal dunia dan 3000 rumah rusak.
“Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Untuk upaya mitigasi bencana, misal diantaranya membangun rumah tahan gempa,” papar Dr Amin, dihadapan Bupati Sidoarjo, bersama OPD terkait di Sidoarjo, di ruang transit Pendopo Delta Wibawa.
Wilayah Indonesia termasuk wilayah rawan bencana gempa bumi, katanya karena berada di jepitan lempengan 2 Samudra dan 1 Benua. Samudra Hindia, Samudra Pasific dan Benua Australia. Patahan lempengan 2 Samudra dan 1 benua itu bisa menimbulkan gempa bumi kembali dalam kurun waktu ratusan tahun.
“Ini harus jadi catatan kita bersama, yang bisa dilakukan mungkin melakukan sosialisasi tempat-tempat mana yang tidak boleh dipakai tempat perumahan dan sosialisasi membangun rumah tahan gempa, sehingga bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa,” katanya.
Menurut Dr Amin, upaya mitigasi lain terhadap bencana, yakni gempa bumi yang bisa menimbulkan sunami, bisa ditahan oleh adanya tanaman mangrove atau bakau di pinggir pantai.
Dari fakta, wilayah yang dilanda sunami tapi ada pohon bakaunya, tidak sampai rata oleh terjangan besar ombak laut. Tapi yang tidak ada pohon bakaunya, bangunannya rata dengan tanah.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam kesempatan itu sempat menyampaikan bencana semburan lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 lalu dan sampai saat ini masih menyembur.
“Dulu semburan lumpurnya mencapai 160 ribu kubik perhari, sekarang mulai berkurang,” kata Bupati Saiful Ilah.
Akibat semburan lumpur Lapindo itu, 7 desa jadi korban. Empat desa tenggelam karena luapan lumpur dan 3 desa terpaksa ditenggelamkan untuk membuang semburan lumpur. Luasan tanah yang jadi korban lumpur Lapindo luasnya mencapai 671 ha dan ganti rugi untuk warga desa yang jadi korban mencapai sekiyar Rp871 M.
“Tapi bagi perusahaan, masih ada yang belum dapat ganti rugi,” katanya.
Bupati Saiful Ilah sempat mengusulkan kepada Dewan Ketahanan Nasional, agar fenomena semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo itu dijadikan sebagai alternatif tempat wisata kereta gantung. Agar meski tempat bencana masih ada manfaatnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Brigjen TNI Made Datrawan SIP, anggota Dewan Ketahanan Nasional, mengatakan pihaknya mencari informasi data primer sebanyak mungkin di lokasi, yang nanti akan dipakai sebagai saran kepada Presiden tentang mitigasi bencana. Sehingga tidak hanya mendapatkan informasi dari media saja.
Menurut Brigjen Made, saat ini yang namanya ancaman bagi negara tidak hanya bencana yang nampak mata saja, tapi juga bencana yang kasat oleh mata. Misalnya bencana di bidang politik, sosial ekonomi dan budaya.
“Itu juga termasuk bencana, dampaknya juga sangat besar, maka semua lembaga harus melakukan upaya mitigasi atau mengurangi terjadinya bencana sesuai dengan Tupoksi masing-masing,” katanya dalam kesempatan itu.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional (RAN) bela negara tahun 2018-2019. (kus)
