Wujudkan Pemilu Yang Bermartabat

Mobilitas masa kampanye kompetisi mendulang suara dalam Pemilu 2024 telah ditabuh. Peserta kompetisi pemilu diberi kesempatan untuk menarik simpati pemilih dengan cara-cara yang dibenarkan dalam aturan-aturan pemilu. Mereka bisa memakai berbagai macam saluran, seperti penggunaan alat peraga dan memanfaatkan forum terbuka dengan pengerahan massa sebagai peserta kampanye. Sehingga, melalui kegiatan kampanye peserta pemilu bisa sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi memaksimalkan partisipasi pemilih.

Semakin besar jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara, semakin besar pula peran andil rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui pemilihan kepala negara dan wakil rakyat. Di situlah letak makna kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dari situlah, publik makin digugah kesadarannya bahwa pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penegakan kedaulatan rakyat sehingga substansi pemilu perlu dikawal dan dijaga sehingga benar benar menjadi pemilu bermartabat.

Oleh sebab itu, pemilu mesti digelar sesuai dengan prinsipnya, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain pemilu sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu, pemilu juga perlu diselenggarakan dengan demokratis. Mewujudkan pemilu yang demokratis bukanlah hal mudah, dibutuhkan peran penyelenggara pemilu yang strategis demi pendorong akuntabilitas dan control publik terhadap negara. Para peserta pemilu dan tim kampanye masing-masing perlu lebih mengedepankan gagasan untuk kemajuan bangsa ketimbang berupaya menjatuhkan lawan dengan jalan kampanye hitam.

Segala kritik perlu disampaikan secara elegan dengan memberedeli substansi gagasan tanpa menyerang personal. Pasalnya, karena pemilu pula legitimasi pemerintah dan tatanan negara demokrasi perlu dibangun. Setiap pihak dapat menumbuhkembangkan rasa dan sikap saling menghormati. Selebihnya, menghadirkan prinsip-prinsip pemilu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawaban, dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, berbasis kinerja serta efektif efisien dan bersifat kelembagaan. Untuk itu, pemilu yang demokratis sangatlah strategis diwujudkan pasalnya berkaitan dengan aktor-aktor pemilu, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan serta penegakan hukum. Dan. kesemua unsur itulah yang perlu saling mendukung dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat.

Ani Sri Rahayu
Dosen Civic Hukum Universita Muhammadiyah Malang.

Rate this article!
Tags: