Wujudkan Smart Province, Koneksitas Data Wajib Nyekrup

Gubernur Khofifah saat memberikan sambutan secara virtual di Seminar Nasional memperingati HUT ke-76 Provinsi Jatim dengan tema “Mempercepat Transformasi Digital Smart Province Menuju Jatim Bangkit 2021” Universitas Islam Malang Malang (Unisma), Senin (18/10).

Pemprov, Bhirawa
Keberadaan Smart Province menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan Jatim lebih maju. Hal ini dinilai akan mewujudkan transformasi dan perbaikan secara signifikan dalam setiap proses pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat memberikan sambutan secara virtual di Seminar Nasional memperingati HUT ke-76 Provinsi Jatim dengan tema “Mempercepat Transformasi Digital Smart Province Menuju Jatim Bangkit 2021” Universitas Islam Malang Malang (Unisma), Senin (18/10).
Lebih lanjut dikatakanya, dalam upaya percepatan, yang pertama dilakukan adalah membangun satu data Jatim. Menurutnya, satu data Indonesia yang ada di Kementerian Kominfo RI dengan satu data Jatim yang ada di Diskominfo Jatim harus nyekrup (terhubung).
“Kita juga berharap, bahwa antara kami dengan rektor ITS untuk terus mengawal percepatan satu data Jatim ini. Sebab kebetulan yang diajdikan center of excellence utk mewujudkan 5.0 adalah ITS. Jadi bagaimana kita berada pada society 5.0. Maka kita berharap sudah ada moving dari 4.0 ke 5.0,” ujarnya.
Dikatakannya, tim dari ITS telah diminta untuk proses transformasi digital saat ini. Karenanya gubernur menginginkan koneksitas Satu Data Jatim akan bisa memberikan percepatan, kemudahan, efektivitas dari seluruh proses yang dilakukan, sehingga lebih efisien di antara sektor OPD dan kabupaten/kota. “Nah format inilah yang kini sedang difinalisasi oleh tim ITS,” kata Gubernur Khofifah.
Smart Province, sambungnya, tentu tidak membutuhkan proses transformasi digital saja, tetapi juga siapa dibalik transformasi digital itu. Oleh karena itu Pemprov Jatim melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim kini sedang membangun penguatan- penguatan.
Saat ini Jatim menjadi salah satu dari provinsi di Indonesia yang ditunjuk oleh Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) dan Kemenpan RB untuk melaksanakan pilot projectCorporate University (Corpu). Di dalam pelaksanaanya, Corpu akan lebih banyak permagangan daripada yang bersifat klasikal. Meski begitu profesionalitas menjadi yang utama, yakni dengan hadirnya sosok birokrat yang berseiring dengan proses transformasi digital.
“Ini sudah dilakukan bebeberapa kali uji coba kurikulum. Saya juga ikut hadir di dalamnya dan ini menjadi penting. Kami mohon para rektor berkenan untuk memberikan support,” tuturnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada Unisma yang menginisasi digelarnya seminar nasional terkait skenario Smart Province untuk Jatim Bangkit 2021. Dengan tema ini, sudah seharusnya Jatim bersiap siap untuk melakukan langkah-langkah penguatan 100 tahun ke depan.
“Jika 100 tahun Indonesia stappingnya sudah dilakukan banyak sekali, baik dari sektor infrastruktur, ekonomi dan kebudayaan. Namun untuk Jatim, memang kita berharap bahwa 100 tahun Jatim bersaman dengan 100 tahun Indonesia. Karena itu mungkin kita nanti akan mendapat penguatan dari para narasumber seminar kali ini,” jelasnya.
Penguatan tersebut dicontohkannya, bisa dari rujukan prediksi dari McKinsey & Company bahwa 2030 Indonesia akan masuk pada skala ekonomi terbesar ke 6 dunia. Sementara di antara provinsi di Jawa kontribusi PDRB Jatim terhadap PDB Nasional sebesar 24,39 persen atau terbesar kedua setelah DKI.
“Yang kami Mohon dibantu format penguatannya, terutama kalau misalnya di tahun 2030 apa yang seharusnya didorong dari penguatan pertumbuhan ekonomi di Jatim dengan tetap menyeiringkan sisi humanitas, atau menempatkan sisi kemanusiaan?” ujarnya.
Sementara berdasarkan prediksi Pricewaterhouse Coopers (PwC) bahwa tahun 2050 ekonomi Indonesia diprediksi mampu bertengger di posisi empat dunia, bagaimana Jatim tetap berkemajuan 100 tahun ke depan?. ” Bagaimana Jatim makin di depan dan makin bisa dijadikan referensi provinsi lain di Indonesia? Mungkin saya mohon kepada para narasumber, format dan sektor kontribusi seperti apa, mungkin bisa dibantu pemetaan dan mendetailkan,”tuturnya.
Sebab menurutnya, bila nanti ibukota negara dipindah ke Kalimantan Timur, maka sesungguhnya secara de jure posisi itu ada di Kalimantan Timur, namun secara de facto sesungguhnya ada di Jatim. “Saya menyebut demikian karena saat ini 16 provinsi di Indonesia bagian timur, di luar Sulsel hampir 80 persen logistiknya disuplai oleh Jatim. Dalam posisi ini kedekatan secara kultural antara Jatim dengan Kalimantan Timur sudah lama terbangun, bahkan jauh dalam kesejarahan raja-raja terdahulu,” imbuhnya. [tam]

Tags: