Kadisdikbud M Maskur dalam merdeka belajar. [wiwit agus pribadi]
Beasiswa Siswa SD-SMP Di Kota Probolinggo Tak Terserap
Probolinggo, Bhirawa
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat untuk siswa SD – SMP di Kota Probolinggo, bertambah. Awalnya, hanya mendapatkan Rp20,6 miliar, kini ditambah menjadi Rp4,6 miliar.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Moch. Maskur, Selasa (29/9), tahun 2020 ada penambahan dana BOS sebesar Rp4,6 miliar. Ini dana BOS dari Pemerintah Pusat. Tambahan anggaran ini karena dua hal. Yakni, adanya penambahan anggaran untuk kuota BOS per siswa, serta dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pertama ada penambahan BOS Pusat sebesar Rp2,018 miliar mengacu pada Permendikbud Nomor 8 tahun 2020. Kenaikan ini karena BOS yang diberikan kepada peserta didik bertambah. Berdasarkan pemeriksaan BPK, ada Silpa Rp2,56 miliar. Jadi, total dana BOS ada penambahan Rp4,6 miliar,” tandas Maskur.
Siswa SD sebelumnya hanya mendapatkan Rp800 ribu per siswa, kini mereka bisa memperoleh Rp900 ribu. Sedangkan, pelajar SMP akan mendapatkan Rp1,1 juta dari yang sebelumnya hanya Rp1 juta per siswa. Selama ini, tercatat ada 19.486 pelajar SD yang mendapatkan BOS dan 8.689 pelajar SMP.
Selain itu, minimnya serapan anggaran beasiswa yang dipersiapkan Pemkot Probolinggo selama 2019, menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo. Terlebih, adanya anggaran untuk beasiswa SD – SMP yang serapannya nol atau 100% tak terserap. Anggaran beasiswa untuk SD – SMP itu melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Beasiswa pembinaan SD dianggarkan Rp112,5 juta dan beasiswa pembinaan SMP dialokasikan Rp25 juta. Namun, keduanya tidak ada yang terserap sama sekali.
“Ada dua beasiswa pembinaan SD sebesar Rp112,5 juta dengan serapan nol. Serta, beasiswa lainnya, Rp25 juta dengan serapan juga nol. Mengapa sampai tidak terserap?,” tanya anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi.
Sibro mengungkapkan, adanya anggaran beasiswa untuk mahasiswa. Namun, beasiswa yang alokasinya lebih besar ini masih terserap meski tak sampai 50%. Dari anggaran Rp160 juta, hanya terserap Rp37,5 juta. ”Bersumber dari mana saja anggaran beasiswa mahasiswa ini. Karena anggaran lain tidak terserap?,” katanya.
Lebih lanjut, Maskur mengungkapkan, anggaran beasiswa yang melekat di dinasnya tidak terserap. Tujuan yang diberikannya beasiswa untuk memberikan reward kepada anak didik yang berprestasi dari jenjang SD dan SMP. “Tidak terserapnya anggaran ini kami akan mengatur lagi kenapa tidak terserap. Bisa jadi karena tidak dicairkan Dana Insentif Daerah (DID),” ujarnya.
Disinggung, apakah sumber dana beasiswa yang tidak terserap berasal dari DID, Maskur juga tidak berani menyimpulkan. Ia mengaku masih akan memastikannya dulu. ”Biar kami cek dulu dananya dari mana,” ujar mantan kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo ini.
Di samping itu, Maskur mengatakan, tahun kemarin ada tiga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa S1 di tiga kota. Yakni, di Jember, Malang, dan Surabaya. Ke depan untuk mahasiswa tidak mampu akan dibiayai dari APBD.
“Persyaratan harus dipenuhi adalah adanya MoU Pemkot dengan universitas. Kemudian, dilakukan seleksi dan turun ke rumah untuk memastikan mahasiswa itu memang tidak dapat biaya untuk melanjutkan kuliah,” ungkapnya.
Anggaran beasiswa mahasiswa ini ada di Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA). Karena sifatnya adalah hibah bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Plt Kepala BPPKA Kota Probolinggo Heri Astuti.
“Untuk bantuan beasiswa mahasiswa masuk belanja sosial masyarakat. Dianggarkan Rp160 juta, terealisasi Rp37,5 juta. Anggaran Rp 37,5 juta itu terserap untuk tiga mahasiswa. Mereka mendapatkan beasiswa yang berbeda, tergantung biaya tagihan pendidikan masing-masing,” tandas Maskur. [wap]
