Bupati Tantri tinjau pembangunan Bromo.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo. “Alhamdulillah, komunikasi, sinergi dan koordinasi antara Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sampai level staf berjalan dengan baik dan mantap,” ungkapnya, Kamis 5/12.
Selaku pengelola anggaran APBD dan APBN, Bupati Tantri mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang selama sekian tahun telah hadir dan bersama-sama melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemkab Probolinggo dan Kejari Kabupaten Probolinggo.
“Hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi betul-betul dikawal oleh jajaran TP4D Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Hal ini memberikan support yang luar biasa bagi kami untuk melaksanakan semua program dan kegiatan dengan professional dan amanah,” jelasnya.
Menurut Bupati Tantri, keberadaan TP4D Kejari Kabupaten Probolinggo ini memberikan sebuah ketenangan lahir dan batin kepada seluruh jajarannya, karena hubungannya dan koordinasinya sangat baik. Tentunya dalam proses komunikasi dan koordinasi serta proses pengawalan ini ada komunikasi dua arah.
“Kita saling mengingatkan satu dengan lain manakala ada kekurangan dan ketidaksempurnaan diingatkan diawal sehingga kami mempunyai waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut untuk melaksanakan segala program dan kegiatan, terutama proyek-proyek fisik dengan amanah dan professional,” tegasnya.
Ucapan terima kasih kembali disampaikan oleh Bupati Tantri kepada Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo Nadda Lubis dan TP4D Kejari Kabupaten Probolinggo. “Harapan besar bagi kami dan OPD, mulai dari jajaran eselon II dan teknis di Kabupaten Probolinggo untuk kerja sama dan MoU pengawalan ini tetap kita laksanakan bersama,” terangnya.
Bupati Tantri menambahkan keberadaan TP4D sangat penting karena riil Pemerintah Daerah betul-betul merasakan manfaatnya. Sebab dari perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi semuanya dikawal. Prinsipnya bekerja saling kontrol satu dengan yang lain dan TP4D secara lembaga ditunjuk oleh Presiden RI untuk betul-betul mengawal proses bangunan di daerah dengan baik.
“TP4D Kabupaten Probolinggo betul-betul dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo betul-betul mengejewantahkan fungsi dari lembaga ini dengan sangat baik sehingga tidak hanya kemudian apakah itu proyek, pengadaan atau program bisa terlaksana di Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.
Tetapi yang lebih penting tambah adalah ada rasa nyaman dan ketenangan dari petugas pelaksana di lapangan bahwa ada kepercayaan diri pekerjaannya telah mendekati sempurna. “Itu penting untuk kemudian bagaimana kita mampu bekerja dengan baik yang selanjutnya menghasilkan inovasi dan ide-ide yang brilian. Tentunya itu jauh lebih penting dari semuanya,” paparnya.
Untuk mendukung semua itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo telah menggelar kegiatan berupa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo. Diikuti oleh 325 orang kepala desa dan 24 Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber hadir dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, DPMD Kabupaten Probolinggo, Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan.
Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk merefresh kembali apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepala desa supaya bisa meningkatkan kinerjanya. “Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini wawasan dan pengetahuan kepala desa semakin tambah. Terlebih saat ini sudah berada pada akhir bulan Nopember yang artinya akhir tahun anggaran 2019 tinggal sebulan lagi,” harapnya.
Menurut Syamsul, dengan adanya regulasi-regulasi yang terbaru, khususnya terkait dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan pengelolaan keuangan desa nanti bisa transparan dan akuntabel. “Apa yang didapatkan dari kegiatan ini bisa diterapkan di desa masing-masing. Artinya apa yang diperolehnya bisa meningkatkan kinerja kepala desa di desa masing-masing sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nanti bisa lebih optimal,” tambahnya.(Wap)
