Aksi Demo di Depan Kantor Dinsos Sampang
Puluhan warga yang mengatasnamakan Pemuda Bangsal Bersatu (PBB), melakukan aksi demo di Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Kabupaten Sampang, Selasa (30/6) kemarin.
Dalam orasinya, mereka menuntut Kepala Dinsos Sampang keluar menemui peserta aksi untuk menjelaskan terkait dugaan korupsi kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2019 di Kabupaten Sampang.
Selama aksi berlangsung di depan kantor Dinsos Sampang, terlihat aparat kepolisian Polres Sampang melakukan penjagaan untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan.
Ketua PBB, Abu Bakrin saat orasi mengatakan, kegiatan RTLH dan KUBE tahun anggaran 2019 yang bersumber dari APBN kurang lebih Rp1.8 Miliar, di Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang terindikasi korupsi.
“Berdasarkan data kami saat turun ke bawah, anggaran RTLH setiap rumah sebesar Rp15 juta, namun berdasarkan bahan material dan kondisi bangunan tidak sampai angka tersebut dan terindikasi ada pemotongan. begitu juga dengan bantuan KUBE realisasinya dilapangan bersifat remang-remang, ada yang berwujud, ada pula yang tidak berwujud, dengan adanya indikasi pemotongan oleh oknum tersebut, kami meminta Kepala Dinsos Sampang sebagai leading sektor harus bertanggungjawab,” ujarnya.
Mereka menuntut tiga hal, diantaranya berikan panisman pada oknum pendamping, kembalikan uang yang terindikasi pemotongan, dan yang terakhir membenahi program KUBE dan RTLH yang ada di Kabupaten Sampang.
Sementara Kepala Dinsos Sampang, Amiruddin saat menemui pengunjukrasa menjelaskan indikasi pemotongan tersebut tidak benar. “Jika ada segera laporkan pada kami dan kami akan siap menindaklanjutinya,” tegasnya.
Menurutnya, dua kegiatan bantuan bagi warga miskin ini tidak boleh main-main. Harus ada realisasi, apalagi bantuan tersebut tidak melalui pihak Dinsos tapi langsung melalui rekening kelompok masing-masing.
“Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas aspirasinya para pengunjukrasa, namun lebih baiknya dugaan tersebut dilengkapi dengan data dan akan kami tindaklanjuti langsung,” pungkas Amiruddin yang juga menjabat Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Sampang. [lis]
