Penyelesaian fasilitas umum di Kota Batu, seperti sarana jalan sangat diharapkan masyarakat untuk memperlancar aktivitas perekonomian.
Batu,Bhirawa
Minimnya serapan APBD Kota Batu membuat anggota dewan kecewa dengan kinerka pemkot. Fraksi PDIP di DPRD Kota Batu menilai minimnya penyerapan APBD Kota Batu bukan karena masalah teknis. Melainkan masalah sumber daya manusianya (SDM)-nya. Karena itu kepala daerah harus mengambil tindakan tegas kepada pejabat Pemkot Batu yang tidak sanggup melaksanakan program pembangunannya.
“Sudah mendekati akhir tahun kalau penyerapan anggarannya baru 30%. Berarti yang dicairkan sebatas gaji pegawai dan kegiatan operasional kantor saja. Sayang sekali hal itu terjadi,” ujar Ketua F PDIP, Asmadi, Rabu (10/9).
Solusinya, wali kota harus berani memutasi pejabat Pemkot Batu yang tidak sanggup melaksanakan program kerjanya. Kemudian setiap ada kendala teknis, sebaiknya pemerintah kordinasi dengan anggota dewan. Supaya bisa saling memberi masukan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
Diketahui, banyak program yang direncanakan di dalam APBD Kota Batu tahun 2014 belum bisa terlaksanak. Hal ini berdampak pada penyerapan APBD Kota Batu yang rendah. Kondisi ini mendesak Pemkot untuk harus mengevaluasi sistem kerja pegawainya.
Hingga awal pekan kemarin, penyerapan APBD Kota Batu diperkirakan masih di angka 30-40% dari total APBD Kota Batu mencapai Rp780 miliar. Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Karena sudah memasuki bulan September ternyata masih banyak program kerja yang belum dilaksanakan.
Menanggapi masalah ini, Wakil Wali kota (Wawali) Batu, Punjul Santoso, penyerapan APBD Kota Batu idealnya pada kisaran angka 70-80%. Bukan seperti sekarang ini masih dibawah 50%. “Kami sudah mengevaluasi Kepala SKPD. Kata mereka beberapa pekerjaan fisik sedang dalam proses penyelesaian. Sehingga pemerintah belum bisa mencairkan anggaran dari bendara Pemkot Batu untuk membayar rekanan,” tegas Punjul.
Kemudian untuk pencairan anggaran, katanya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memiliki surat pertanggung jawaban (SPj) yang lengkap. Berikutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) akan memeriksa kwalitas pekerjaan yang dikelola rekanan Pemkot Batu.
“Kalau kwalitas pekerjaannya sesuai dokumen lelang. Selanjutnya Kepala Dinas akan membuat surat perintah pencairan dana (SP2D) dan surat perintah membayar (SPM) ke BPKAD. Disitulah baru terlihat akan adanya pencairan dana yang besar untuk membayar rekanan Pemkot Batu,” urai Punjul.
Beberapa jenis proyek fisik kini masih dalam proses penyelesaian. Antara lain, pembangunan pedestarian/trotoar di Jalan Diran, Diponegoro, Panglima Sudirman dan di Jalan Mohammad Hatta, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo.
Berikutnya, juga ada proyek pelebaran jalan Jalan Sultan Agung, pembangunan pipa drainase di Jalan TVRI depan Jatim Park 2, dan proyek pengaspalan Jalan TVRI, Desa Oro Oro Ombo yang belum dimulai pekerjaannya.
Untuk proyek pelebaran jalan anggarannya lebih Rp1 miliar. Proyek pembangunan gorong-gorong anggarannya juga lebih Rp1 miliar. Termasuk pembangunan jembatan di Jalan TVRI yang membutuhkan dana Rp700 jutaan.
Selain itu, pembangunan gedung laboratorium pertanian di SMKN 2 juga belum disentuh pembangunannya. itu juga ada anggaran untuk pembangunan laboratorium pertanian mencapai Rp1 miliar.
“Kalau pekerjaan proyek fisik di Dinas Pengaiaran dan Bina Marga selesai. Ditambah beberapa proyek fisik yang dikerjakan Dinas Cipta Karya (DCKTR) selesai juga Maka penyerapan APBD Kota Batu bisa diatas 70%,” pungkas Punjul. [nas]
