Pasar Baru Kota Probolinggo siap dibangun tahun ini.
(Rp5,9 M Untuk Revitalisasi Empat Pasar)
Probolinggo, Bhirawa
Rencana revitalisasi pasar daerah di Kabupaten maupun di kota Probolinggo, bakal dilanjut tahun ini. Sedikitnya ada empat pasar daerah yang akan direvitalisasi di kabupaten Probolinggo dan 6 proyek gagal lelang di Kota Probolinggo bakal diretender tahun ini. Dengan begiru maka proyek yang kemarin gagal lelang sudah bias dilaksanakan pembangunannya tahun 2019 ini.
Dari empat pasar di kabupaten Probolinggo tersebut, salah satunya adalah pasar Lumbang di Kecamatan Lumbang. Di tahun 2018 lalu, Pasar Lumbang sempat diajukan untuk direhab. Anggarannya cukup besar yakni mencapai Rp 2,3 miliar. Namun karena menemui kendala, proyek ini menemui gagal lelang. Meski begitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Probolinggo, kembali mengajukan rehab untuk pasar ini. Disperindag optimistis, rehab tahun ini tak akan menemui kendala. Hal ini diungkapkan Mahbub Zunaidi, Kepala Disperindag kabupaten Probolinggo, Jum’at 4/1.
Selain pasar Lumbang, tiga pasar yang akan dilakukan revitalisasi itu antara lain Pasar Kraksaan Wetan, Pasar Bucor di Kecamatan Pakuniran dan Pasar Besuk di Kecamatan Besuk. Empat pasar itu akan diperbaiki dengan total aggaran sekitar Rp 5,9 miliar. Alokasi dana ini telah dianggarkan dalam APBD 2019. Untuk dananya sendiri ada dua sumber. Yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan lelang rencananya akan dibuka tahun ini. Tetapi, waktu pastinya masih belum diketahui. “Masih belum. Nanti jika sudah waktunya ketemu, akan kami beritahu,” tandasnya.
Setiap pasar yang akan direhab, tidak semuanya mendapatkan dana yang sama (selengkapnya lihat tabel). Hal itu karena pihak dinas melihat kondisi lokasi. “Kami melihat lokasi dan kesulitannya. Karena pasar Lumbang yang menurut kami sulit dan lokasinya di pegunungan, maka cukup besar anggarannya,” terangnya.
Pembangunan pasar itu tidak jauh berbeda dengan pasar pasar yang telah dibangun pada 2018 lalu. Yaitu dibuat sedikit elegan. Sehingga, nantinya setelah dilakukan pembangunan, pasar tersebut akan banyak menarik warga untuk berbelanja. “Setelah nanti selesai diperbaiki kami harpkan para pedagang menempati lapak tersbut dengan menjaganya serta selalu menjaga kebersihan,” jelasnya.
Ghofur Efendi, kabag Administrasi Pembangunan Kota Probolinggo mengatakan, selama tahun 2018, ada 6 proyek pembangunan yang gagal dikerjakan. Penyebabnya, selain tidak ada kontraktor yang ikut lelang, waktu pengerjaan terlalu mepet. Rencananya, proyek-proyek tersebut akan diretender tahun ini. 6 proyek itu tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya, perluasan dan peningkatan sambungan rumah Perum Hesni Regency, pembangunan gedung perpustakaan, serta revitalisasi Pasar Baru. Ketiga proyek tersebut milik Dinas PUPR.
Kemudian, pengadaan lampu traffic light milik Dishub, pengurukan tanah rusunawa milik Dinas Perkim, dan rehab Gedung Kesenian milik Disbudpar. Penyebabnya, karena tidak ada kontraktor yang ikut lelang serta waktu pengerjaan yang mepet. Pembangunan gedung perpustakaan terpaksa ditunda pembangunan karena tidak ada yang ikut lelang. Rencananya, tahun 2019 pembangunan perpustakaan akan ditambah anggaran dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 2,7 miliar.
Sedangkan pembangunan Pasar Baru juga urung dilaksanakan karena mepetnya waktu pengerjaan. Proyek ini termasuk lama penyelesaiannya. Dimulai dari membentuk manajerial konstruksi, sampai penetapan biaya pembangunan. Waktu pengerjaan pun tersisa kurang lebih 5 bulan. Meskipun pembangunan Pasar Baru ditunda, namun pembongkaran telah dilakukan pada November 2018. “Ketika proyek tidak dikerjakan, maka anggaran itu masuk dalam Silpa APBD,” paparnya.
Selama tahun 2018, total ada 96 paket pekerjaan dari 11 OPD yang diikutkan dalam lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rinciannya, konstruksi 78 paket, konsultasi 9 paket, pengadaan barang 7 paket, dan pengadaan jasa 2 paket. Selain itu, ada 2 proyek yang mengalami keterlambatan dalam pengerjaan. Proyek tersebut ditangani oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR. Yakni, pengerukan saluran Gladak Serang dan pengerukan sungai di Kali Wiroborang.
“Sampai batas waktu 15 Desember 2018 belum selesai,” kata Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Andung Tjahyono, dalam hearing dengan komisi III beberapa waktu lalu. Namun, proyek itu kini sudah selesai. Karena terlambat, maka kontraktor tetap akan didenda. Besarannya, 1/1000 dari nilai kontrak per hari.
Gagalnya sejumlah proyek, berdampak pada serapan APBD Kota Probolinggo tahun 2018. Diketahui, serapan anggarannya berada di kisaran 70 persen. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan itu, akhirnya masuk dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). “Untuk tahun 2018 ini serapan anggaran tidak maksimal, hanya 70 persen. Ada proyek yang gagal lelang, gagal pengerjaan, sehingga anggaran itu masuk Silpa,” ujar Asisten Administrasi Umum Pemkot Probolinggo Budiono Wirawan.
Rendahnya serapan anggaran ini juga berpengaruh pada tunjangan kinerja (tukin) pegawai. “Semakin mendekati target capaian penyerapan anggaran, maka tunjangan kinerja pegawai di OPD juga akan mengikuti realisasi penyerapan anggaran,” tambahnya.(Wap)
