Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijonarko saat menerima Penghargaan WTP oleh Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Novian Herowidjanto di Auditorium BPK RI Surabaya, Rabu (31/5) kemarin.
Kota Blitar, Bhirawa.
Kota Blitar kembali mendapatkan penghargaan bergengsi, dimana untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan WTP itu diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Novian Herowidjanto, kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijonarko di Auditorium BPK RI Surabaya, Rabu (31/5) kemarin.
Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan. Di bawah kepemimpinan Samanhudi, Pemerintah Kota Blitar telah menerima opini WTP selama 7 (tujuh) kali berturut – turut.
“Kami berharap opini WTP ini menjadi pemacu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Blitar untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Samanhudi Anwar.
Sekretaris Daerah Kota Blitar, Rudy Wijonarko menjelaskan ada tiga langkah kunci yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar sehingga meraih WTP. Pertama, Komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk membangunan pengelolaan keuangan yang akuntabel, trasnparan, dan mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Kedua, ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundangan oleh aparatur.
“Ketiga, inovasi dalam memperbaikii sistem pengelolaan keuangan daerah,” kata Rudi Wijonarko. Selain itu Sekda Rudi Wijonarko juga mengakui dari tahun ke tahun meraih WTP kriterianya semakin sulit. Peran aparat pengendali internal pemerintahan (APIP) dinilai Sekda penting dalam mewujudkan opini tertinggi dalam penilaian BPK ini.
“Dengan peran APIP langkah – langkah preventif dapat dilakukan oleh pengendali internal. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah,” jelas Rudy yang juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.
Lanjut Rudy peningkatan kriteria penilaian tahun ini dan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Blitar. Penghargaan ini diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar telah sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar dinilai memiliki kepatutan yang tinggi terhadap peraturan perundangan.” WTP ini juga menjadi bukti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi optimal dan bisa dihandalkan,” jelasnya.
Menyinggung keterbatasan aparatur di bidang keuangan, Rudy mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Blitar terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur. Dengan cara mengikuti diklat serta membangun mindset agar sumber daya aparatut pengelolan keuangan memiliki lebih berkreatif dan berinovasi. Apalagi semua pengelolaan keuangan saat ini semua sudah menggunakan IT.
“Teknologi Informasi sangat penting dalam menunjang ketepatan, kecepatan serta akurasi data, sehingga ini nanti yang akan dikembangkan di Kota Blitar,” tambah Rudy. Saat ini pengelolaan keuangan daerah dinilai Rudy sudah menjadi kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi akan terus dikembangkan di Pemerintah Kota Blitar.
Ke depan seluruh OPD lebih tertib lagi dalam melakukan pengelolaan. Mengingat dari waktu ke waktu, pola pemeriksaan terus meningkat. Semua aparatur harus berperan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. WTP bisa diraih karena kedisiplinan dari OPD pada pelaksanaan anggaran, program serta mengoptimalkan SDM di setiap OPD. Karena WTP ini merupakan penilaian terbaik dari BPK atas pengelolaan keuangan APBD, maka Pemerintah Kota Blitar akan mempertahankan hal itu dengan meningkatkan disiplin dan pengawasan melekat pada setiap OPD, dimana Sekda berharap Opini WTP ini menjadi pemacu motivasi bagi aparatur pemerintah Kota Blitar.
“Opini WTP ini menjadi pemacu motivasi bahwa aparatur Kota Blitar sebetulnya mampu untuk melaksanakan hal yang terbaik,” harapnya.
Sementara dampak kepada masyarakat, Rudy menilai WTP ini diharapkan meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Blitar. Menurutnya masyarakat adalah pemilik Pemerintah Daerah yang utama.
“Kami akan terus berupaya menjalankan amanat masyarakat dengan bekerja yang baik dan akuntabel,” pungkasnya. [htn, adv]
