Panwaslu Bakal Panggil Bupati Jombang

Bawaslu Jatim, Bhirawa
Dugaan keterlibatan politik  Camat Kabuh M Bashori Kholiq untuk mendukung Partai Golkar dalam Pileg  9 April 2014, nampaknya bakal menyeret Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko  sebagai pihak terlapor.
Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penindakan dan Advokasi, Sri Sugeng Pujiatmiko membenarkan bahwa Bupati Jombang yang juga merangkap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jombang ini bakal dimintai klarifikasi oleh Panwaslu setempat.  Rencananya pemanggilan dilakukan Kamis ( 27/3) hari ini.
“Bupati Jombang selaku atasan Camat Kabuh ikut sebagai pihak terlapor,  sehingga Panwaslu Jombang akan memanggil untuk dimintai klarifikasi dan kami juga setuju,” ujar Sri Sugeng Pujiatmiko saat dikonfirmasi, Rabu (26/3).
Menurut Sri Sugeng, klarifikasi terhadap bupati itu nantinya menyangkut ada tidaknya perintah baik tersurat maupun tersirat kepada para camat untuk ikut membantu pemenangan Partai Golkar di Jombang pada Pileg 2014 mendatang.
“Sesuai laporan Panwaslu setempat,  Bupati Jombang akan dipanggil Kamis ini,  sehingga hasilnya seperti apa kami belum mengetahui, ” ungkapnya.
Keterlibatan PNS dalam politik praktis khususnya aksi dukung mendukung dalam pemilu , lanjut Sri Sugeng dilarang keras.  Bahkan Mendagri sudah membikin aturan dan ditindaklanjuti Gubernur Jatim melalui surat edaran.
“Kalau sampai terbukti,  tentu kami akan menembuskan rekomendasi Bawaslu kepada Mendagri karena ini menyangkut PNS, ” tambah mantan Ketua Bawaslu Jatim ini.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dituduh memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan Partai Golkar dalam Pileg 2014. Tuduhan itu dilontarkan oleh koalisi empat partai politik besar di Jombang, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.
Tuduhan itu didasarkan pada rekaman video berdurasi sekitar 20 menit yang menggambarkan Camat Kabuh M Bashori Kholiq mengajak sejumlah kepala desa untuk memilih dan memenangkan Partai Golkar.
Juru bicara koalisi empat parpol yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang M  Subaidi Muchtar menjelaskan apa yang dilakukan Camat Kabuh M Bashori Kholiq sesuai dengan perintah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. “Video tersebut sudah kami serahkan ke Panwas sebagai bukti konkrit Bupati Jombang menggunakan birokrasi, yakni camat dan kepala desa,” katanya.
Menurut Subaidi, video tersebut diambil seseorang saat pertemuan antara Camat Kabuh dan 17 kepala desa di Balai Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Jombang  dalam rangka sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada 18 Maret 2014.
Terpisah,  Ketua DPD Partai Golkar Jatim Zainuddin Amali membantah bahwa pihaknya telah  menginstruksikan aparat PNS untuk berpihak dan aktif kampanye untuk partainya. “Namanya simpatisan siapa yang melarang. Tapi, yang jelas, kami tak pernah menginstruksikan seperti itu. Ingat, Golkar dibesarkan salah satunya karena kadernya selalu taat pada regulasi yang ada,” jelasnya. [cty]