Ady Prayitno: Gerindra Ngebet Ingin Jadi Pimpinan MPR

Jakarta, Bhirawa.
Pakar politik Ady Prayitno menilai, sosialisasi 4 Pilar MPR yang telah dilakukan selama 5 tahun ini, tidak tepat sasaran. Sosialisasi masih menyasar kelompok tertentu, belum menyentuh konstituen bukan pendukung yng potensial merongrong negara. Secara substansi, sosialisasi tidak ter-injeksi dengan baik kepada masyarakat luas.
“Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, hanya formalitas, atau foto-foto, makan-makan dan di-publikasikan. Saya gak tahu, apakah mekanisme di MPR ini ada semacam survei untuk mengukur apakah sosialisasi 4 Pilar selama ini tingkat akurasinya sudah mantap atau belum,” ungkap Ady Prayitno, dari UIN Hidayatullah, dalam
diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema “Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR”, Senin (22/7). Nara sumber lain anggota MPR dari fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis, anggota MPR dari fraksi PDIP Prof Hendrawan Supratikno, anggota MPR fraksi PPP Ahmad Baidowi.
Tentang ribut-ribut rebutan kursi pimpinan MPR, Andy Prayitno bilang: bagaimana narasi politik kebangsaan ini. Kemudian efektif tidak direcvoki oleh bangunan-bangunan politik yang mengancam keutuhan Bangsa. Karena hal ini bukan soal keAgamaan saja. Kelompok orang yang sekarang anti Pancasla atau anti Demokrasi, itu bukan selesai disitu saja. Tapi,mereka akan mencoba menghalangi klompok lain yang berbeda, untuk tidak maju.
“Untuk menghancurkan sekat sekat radikalisme yang kini telah menjangkit hampir kesluruh lapisan masyarakat. Harus ada evaluasi bersama dan kursus wacana kebangsaan,” tandas Ady Prayitno
Ahmad Baidowi dari fraksi PPP merasa tidak perlu mengkaitkan isu rekonsiliasi dengan komposisi pimpinan MPR.Karena masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Rekonsiliasi gak perlu bagi bagi jabatan apalagi meng-atura-atur dan menentukan syarat 45-55. Negara bukan milik seseorang dan Presiden terpilih-lah, pemenang-lah, yang akan atur komposisi kekuasaan.
“Tentang pimpinan MPR, jika ada peluang aklamasi, jika DPR sulit menentukan siapa yang jadi Ketua MPR. DPD bisa ambil peran, dari 136 kekuatan DPD di MPR, lebih besar dari masing-masing fraksi di MPR, kenapa tidak DPD aja yang jadi Ketua MPR,” celetuk Ahmad Baidowi.
Fary Djemi Francis dari Gerindra mengelak tuduhan meminta jatah pimpinan MPR. Namun secara tersamar, Fary Djemi mengutarakan kecenderungan-nya, memilih kursi pimpinan MPR bukan DPR. Menurutnya, tidak etis jika pihaknya bicara tentang pimpinan MPR/DPR. Makna rekonsiliasi, kata Fary, bukan berarti bagi-bagi kursi. Tetapi bagaimana cara mengkolaborasi kedua pihak (Jokowi & Prabowo) yang telah berkompetisi. Untuk menjadi satu kekuatan demi masa depan bangsa.
“Tugas itu bukan di DPR, tapi di MPR yang strategis untuk melihat persoalan bangsa dan negara, yang akibat Pemilu2019 lalu,telah terpecah belah,” ujar Fary Djemi. [Ira]