Ajak PNS berinfak untuk Bayar Bunga Pelaku UMKM

Wali Kota Mojokerto H Ma’sud Yunus menggulirkan program Pusyar untuk membebaskan UMKM dari jeratan rentenir dan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan warga. [trie diana]

Melihat Program Pusyar  di Kota Mojokerto
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus awalnya mengaku malu melihat banyaknya warganya yang menjadi nasabah rentenir yang kerap disebut dengan  bank titil. Dari kondisi inilah,  kepala daerah yang juga seorang ulama ini memiliki ide untuk mengubah kondisi ekonomi warganya.
Melalui program Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah)  Mas’ud Yunus memberikan bantuan permodalan kepada para pelaku UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) agar tidak terjerat rentenir.
“Meski kota ini terbilang kecil, namun UMKM sangat menggeliat,  mereka sering terkendala modal dan bunga tinggi.  Dengan program Pusyar saya harapkan bisa membantu mereka,” ujar Wali Kota Mas’ud Yunus mengawali ceritanya kepada Harian Bhirawa belum lama ini.
Wali kota mencontohkan,  UMKM di Kota Mojokerto ada yang bergerak sebagai penghasil sepatu lokal yang mampu menyuplai kebutuhan sepatu di berbagai kota bahkan luar  pulau. Karena itulah, tak heran jika Kota Mojokerto saat ini memiliki sekitar 1.823 UMKM dengan beragam bidang. Dengan banyaknya UMKM itulah lantas tercetus bagaimana agar mereka sehat dan terbebas dari jeratan rentenir
“Membebaskan pelaku UMKM dari jeratan rentenir tentu saja tak mudah, namun itu bisa dilakukan. Pemkot Mojokerto memulainya dengan Pusyar,” imbuh Mas’ud Yunus.
Karena berprinsip syariah tambahnya,  tentu saja program ini lebih lega dan membebaskan peminjamnya dari sistem rentenir  yang memberatkan.
“Program Pusyar yang sudah tahun ketiga ini berjalan, menggandeng beberapa pihak dengan satu tujuan, yakni memberikan pinjaman yang mudah dan bebas bunga kepada pelaku UKM,” tandas wali kota yang juga seorang ulama ini.
Wali kota menambahkan  bahwa lembaga yang digandeng untuk mewujudkan Pusyar ini di antaranya adalah Badan Amil Zakat (BAZ), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan bank milik Pemkot Mojokerto.   “Ketiganya bersinergi untuk membuat sistem agar program Pusyar berjalan sesuai dengan target, yakni menumbuhkan ekonomi makro melalui tumbuhnya UKM,” beber wali kota.
Agar pelaku UMKM tidak dibebani bunga, BAZ Kota Mojokerto mengumpulkan infak para PNS di Kota Mojokerto untuk membayar bunganya.  PNS mulai dari golongan I hingga golongan IV ditarik BAZ.  Sejak tahun pertama pengumpulan infak yang besarannya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) ini, BAZ mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 300 juta lebih. Dana inilah yang dipakai untuk membayar margin pinjaman modal yang dikucurkan oleh BPRS.
Dari Rp 300 juta dana infak ini, BPRS mengucurkan pinjaman modal sebesar Rp 3 miliar dengan asumsi, BPRS mendapat keuntungan sebesar 10 persen dari total modal yang dipinjamkan. Tahun kedua, ada kenaikan pengumpulan infak PNS yang mencapai Rp 600 juta. Dana ini lantas dikembangkan lagi untuk mengunduh tambahan pinjaman modal ke BPRS untuk pelaku UMKM. Saat ini, total pinjaman bebas bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM telah mencapai angka Rp 9 miliar.
Sukses program Pusyar yang mendapat penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan disaksikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“Tahun ini kita sedang menggarap perda yang menetapkan kenaikan nilai infak yang dipungut dari PNS. Saat ini, pembiayaan syariah melalui program Pusyar sudah menyentuh sedikitnya 684 UMKM dengan besaran pinjaman maksimal Rp 50 juta per UMKM,” tegas Mas’ud Yunus.
Masih kata Mas’ud Yunus,  meski belum genap tiga tahun program Pusyar berjalan, dampak ekonomi makro yang didapat cukup siginifikan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto telah menyentuh angka 6,49%. Angka yang menyalip pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jatim.
“Pusyar juga sebagai pemacu ekonomi yang inklusif. Setidaknya, angka disparitas ekonomi di Kota Mojokerto terus mengalami pernurunan sejak program ini diluncurkan. Saat ini, angka disparitas ekonomi di Kota Onde-Onde ini mencapai angka 0,02,” tambah wali kota lagi.
Angka pengangguran setelah program Pusyar ini diluncurkan, menurut wali kota juga terus mengalami tren penurunan. Ini tidak berlebihan karena UMKM yang tumbuh tentu saja akan bisa merekrut tenaga kerja. “Perputaran ekonomi dari program Pusyar ini juga berdampak positif dalam berbagai bidang. Di antaranya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat'” lontarnya.
Program Pusyar juga mampu mengusir peran jahat para rentenir yang selama ini cukup menyulitkan iklim usaha para pelaku UKM. Pemkot Mojokerto juga mendorong pelaku UKM agar mengelola manajemen yang baik menuju bankable. Karena dari sinilah pelaku UMKM akan bisa memperluas usahanya dengan kucuran modal tambahan. :Pemasaran juga menjadi perhatian Pemkot Mojokerto agar pelaku UMKM semakin tumbuh seiring dengan daya saing yang meningkat,” kata Mas’ud Yunus.  [Karyadi]