Jakarta, Bhirawa
Pemerintah akan segera menaikkan tarif listrik untuk industri golongan I-3 khusus perusahaan Tbk dan I-4 dari Mei-Desember 2014 dan tiap 2 bulan sekali. Kenaikan listrik tersebut akan membuat negara menghemat subsidi listrik, tapi antara data Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan PT PLN memiliki angka yang berbeda.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengatakan, pencabutan subsidi listrik dengan menaikan tarif listrik tiap dua bulan sekali tersebut, membuat penghematan subsidi listrik Rp 5,1 triliun.
“Subsidi dihapus bertahap dari bulan Mei – Desember, jadi tiap dua bulan dinaikkan jadi pada bulan Desember sudah tidak ada lagi subsidi untuk I-3 khusus perusahaan Tbk dan I-4. Ini akan membantu pemerintah mengurangi subsidi Rp 5,1 triliun untuk tahun ini,” kata Nur Pramuji Dirut PLN saat ditemui di DPR sebelum rapat dengan Komisi VII (10/02) kemarin. Tetapi angka penghematan tersebut, sangat jomplang dengan angka penghematan subsidi listrik dari Kementerian ESDM. Seperti diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik di Ruang Komisi VII, Selasa (21/1)Â yang lalu.
“Dalam APBN 2014 subsidi listrik ditetapkan Rp 81,77 triliun yang terdiri dari Rp 71,36 triliun untuk subsidi listrik, dan Rp 10,41 triliun untuk cadangan risiko energi,” ujar Jero Wacik
Jero mengatakan, agar subsidi lebih tepat sasaran untuk menghapuskan subsidi listrik untuk golongan I-3 daya di atas 2.000 kVA yang sudah go public (terdaftar di bursa saham), dan pelanggan industri besar I-4 daya 30.000 kVA ke atas.
“Jika disetujui, maka negara dapat menghemat Rp 8,85 triliun,” katanya.
Sementara itu ada juga angka berbeda versi Kementerian Keuangan, menyebutkan penghematan subsidi listrik ketika pencabutan secara bertahap tersebut, membuat negara hemat Rp 8 triliun.
“Penghematan itu jadinya sebesar Rp 8 triliun,” ungkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani saat berbincang dengan media di Gedung Sutikno Slamet, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/2) lalu. Jadi berapa yang dihemat sebenarnya? Rp 5,1 triliun? atau Rp 8 triliun? atau Rp 8,85 triliun? [ant]
Pemerintah akan segera menaikkan tarif listrik untuk industri golongan I-3 khusus perusahaan Tbk dan I-4 dari Mei-Desember 2014 dan tiap 2 bulan sekali. Kenaikan listrik tersebut akan membuat negara menghemat subsidi listrik, tapi antara data Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan PT PLN memiliki angka yang berbeda.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengatakan, pencabutan subsidi listrik dengan menaikan tarif listrik tiap dua bulan sekali tersebut, membuat penghematan subsidi listrik Rp 5,1 triliun.
“Subsidi dihapus bertahap dari bulan Mei – Desember, jadi tiap dua bulan dinaikkan jadi pada bulan Desember sudah tidak ada lagi subsidi untuk I-3 khusus perusahaan Tbk dan I-4. Ini akan membantu pemerintah mengurangi subsidi Rp 5,1 triliun untuk tahun ini,” kata Nur Pramuji Dirut PLN saat ditemui di DPR sebelum rapat dengan Komisi VII (10/02) kemarin. Tetapi angka penghematan tersebut, sangat jomplang dengan angka penghematan subsidi listrik dari Kementerian ESDM. Seperti diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik di Ruang Komisi VII, Selasa (21/1)Â yang lalu.
“Dalam APBN 2014 subsidi listrik ditetapkan Rp 81,77 triliun yang terdiri dari Rp 71,36 triliun untuk subsidi listrik, dan Rp 10,41 triliun untuk cadangan risiko energi,” ujar Jero Wacik
Jero mengatakan, agar subsidi lebih tepat sasaran untuk menghapuskan subsidi listrik untuk golongan I-3 daya di atas 2.000 kVA yang sudah go public (terdaftar di bursa saham), dan pelanggan industri besar I-4 daya 30.000 kVA ke atas.
“Jika disetujui, maka negara dapat menghemat Rp 8,85 triliun,” katanya.
Sementara itu ada juga angka berbeda versi Kementerian Keuangan, menyebutkan penghematan subsidi listrik ketika pencabutan secara bertahap tersebut, membuat negara hemat Rp 8 triliun.
“Penghematan itu jadinya sebesar Rp 8 triliun,” ungkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani saat berbincang dengan media di Gedung Sutikno Slamet, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/2) lalu. Jadi berapa yang dihemat sebenarnya? Rp 5,1 triliun? atau Rp 8 triliun? atau Rp 8,85 triliun? [ant]
