Sahat Tua Simanjutak
Sahat Tua Simanjutak
Apresiasi datang dari berbagai kalangan atas setahun kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak. Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak, yang menilai ada sejumlah catatan positif sepanjang kepemimpinan Khofifah-Emil.
“Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah-Emil di tahun pertama adalah 9. Nilai ini kebetulan cocok dengan lambang sembilan bintang dari Nahdlatul Ulama (NU) yang juga organisasi dari Ibu Gubernur,” kata Sahat.
Satu di antara tolok ukurnya adalah banyak program pro rakyat yang mulai diwujudkan sejak tahun pertama menjabat. Pun dengan konsistensi pemerintah provinsi menggelontor APBD dalam fokus pengembangan SDM. Diantaranya, anggaran pendidikan dan kesehatan yang besarnya mencapai lebih dari 35 persen dari total APBD Jatim tahun 2020 (total APBD mencapai Rp 35,1 triliun). “Apabila dibandingkan dengan provinsi lain, apakah ada yang sebesar komitmen pengembangan SDM di Jatim?,” katanya.
Sahat menilai Khofifah mampu membaca garis haluan pemerintah pusat, yang mana juga berfokus di pengembangan SDM. Hal ini cukup relevan, mengingat Khofifah juga merupakan mantan Menteri Sosial di era periode pertama Presiden Joko Widodo.
Tak hanya soal program, Gubernur juga dinilai berhasil dalam mengonsolidasikan jajaran pemerintah daerah dan provinsi. Konsolidasi tersebut tetap pada haluan kepentingan nasional di bawah pemerintahan pusat. “Di dalam beberapa keputusan pemerintah pusat yang sensitif, Ibu Gubernur selalu bisa berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mengantisipasi gejolak di daerah. Mayoritas selalu membuahkan hasil,” ungkap Sahat.
Ia lantas menjelaskan berbagai tantangan pemerintah provinsi kedepan. Di antaranya, mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. Yang mana, dalam Perpres tersebut tercantum 218 proyek strategis di Jatim. “Ini menjadi pijakan startegis yang menjadi perhatian bersama untuk pembangunan di tahun kedepan. Karena besarnya anggaran untuk realisasi proyek ini, tak mungkin hanya bersumber pada APBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untuk menggandeng pihak ketiga,” katanya.
Pemprov Jatim saat ini terus menggenjot perdagangan lintas provinsi. Awal tahun ini, Pemrov pun mulai melakukan roadshow dengan menemui sejumlah kementerian. “Pada hasil roadshow dengan Bapak Wapres, KH Ma’ruf Amin lalu, kami diminta untuk memetakan daerah yang diprioritaskan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita kedepan,”pungkasnya. [geh]
