Rakor pencegahan dan penanganan konflik sosial.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Probolinggo sampai dengan saat ini terpantau aman dan kondusif. Hal ini tak lepas dari sinergi yang baik dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga unsur intelegensi di daerah. Disamping itu, masyarakat Kota Probolinggo saat ini lebih tenang mengingat kondisi perekonomian yang semakin stabil dengan didukung harga kebutuhan pokok di pasar yang terkendali. Hal itu diungkapkan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial.
Rapat kali ini juga dihadiri perwakilan Forkopimda dari Polresta Probolinggo Kota, Dandim 0820, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan OPD terkait seperti Bappeda Litbang, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU PR, BPBD, SatPol PP, Bagian Hukum Setda Kota, Camat dan dinas lintas sektoral seperti PDAM.
“Mudah-mudahan sinergi yang baik ini dapat membawa Kota Probolinggo lebih baik lagi. Menyikapi rencana kapal pesiar yang akan bersandar di Kota Probolinggo, saya beserta Forkopimda membuat keputusan menunda kedatangannya sambil menunggu informasi dari World Health Organization (WHO). Sampai masalah kedaruratan (virus corona) itu aman, baru kita bisa menerima (kapal pesiar) lagi,” ungkap Wali Kota Habib Hadi, Jum’at 28/2/2020.
Terkait itu, wali kota menjelaskan beberapa daerah juga melakukan hal serupa seperti Kota Sabang, Jakarta Utara, Semarang dan Kota Probolinggo sendiri. Ya, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pihaknya telah memerintahkan pelibatan KKP, Pelindo, KAI untuk menunda penerimaan wisatawan asing itu.
Selain itu, Wali Kota Habib Hadi juga mengingatkan pada DPU PR, DLH, dan Dinkes P2KB untuk terus membersihkan sampah-sampah yang menyumbat dam-dam aliran sungai untuk mencegah banjir. Ia juga memerintahkan RSUD, Dinkes P2KB, camat dan lurah untuk menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk untuk mencegah merebaknya demam berdarah.
Langkah ini didukung TNI/Polri dan jajarannya untuk dapat mengoordinasikan di wilayah kerjanya. “Menyamakan langkah agar terpadu sejalan dengan wali kota, kami dari jajaran Polresta Probolinggo Kota peduli atas permasalahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi di Kota Probolinggo.
Penundaan bersandarnya kapal pesiar, pemantauan HaTi (Haalaqoh Tarorrub ilallah) di Jalan Mastrip (eks-HTI), kelangkaan BBM jenis premium, perkembangan ekonomi kebutuhan pokok stabil, antisipasi aksi penculikan anak dan curanmor,” ujar Kabag Operasi Kompol Hermawanto Tjahyono mewakili Kapolresta Probolinggo Kota.
Menurut perwakilan Dandim 0820 Perwira Penghubung Dim 0820 Mayor Puguh, pihaknya menekankan pada masalah ipoleksosbudhankam. Sudah menjadi tanggung jawab kesatuannya mengantisipasi masalah ipoleksosbudhankam, seperti dampak bencana alam karena keadaan cuaca ekstrim, antrian BBM, mahalnya harga-harga kebutuhan masyarakat, kasus narkoba, ajaran aliran syiah pada ibu-ibu, hingga kelangkaan masker karena isu penyebaran virus.
Kasi Intel Kejari Benny Bryandono mengungkapkan pihaknya siap mendukung apa yang menjadi langkah Wali Kota Habib Hadi, termasuk memberikan pendampingan hukum atas gugatan Mulyono kepada Pemerintah Kota Probolinggo atas kerugian materiil maupun imateriil yang diakibatkan oleh krisis air bersih beberapa waktu lalu. Dan juga gugatan DPU PR oleh salah satu kontraktor Kota Probolinggo yang diputus kontraknya. “Kejari akan melakukan pendampingan bagi pemkot atas gugatan-gugatan hukum yang diajukan oleh masyarakat,” terang Benny.
Hal yang sama juga diamini Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Darwanto, terkait kebijakan Wali Kota menunda bersandarnya kapal pesiar dan dirinya memberikan wawasan tentang gugatan class action yang diajukan masyarakat kepada pemkot, tambahnya.(Wap)
