Bupati Gresik saat memimpin rapat koodinasi antisipasi terkait pasca ledakan bom Surabaya. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Untuk mengantisipasi hal buruk yang tidak diinginkan terkait peristiwa pemboman di Kota Surabaya, Pemkab Gresik kumpulkan seluruh elemen terkait. Diantarnya, anggota Forkopimda, Muspika, Lurah, Kepala Desa (Kades), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta sejumlah pihak terkait. Ini dilakukan sebagai langkah atisipasif.
Hal ini disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat memimpin Rapat Pleno yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD se Kab Gresik berlangsung di Ruang Graita Eka Praja, Senin (14/5). Dalam keterangannya saat memimpin rapat, Bupati Sambari didampingi Ketua DPRD Kab Gresik Abdul Hamid dan Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi menyatakan rasa keprihatinannya atas terjadinya peristiwa pengeboman terjadi pada Minggu dan Senin di Surabaya. Bupati melalui seluruh Camat yang hadir agar mengaktifkan sistim keamanan lingkungan.
”Tetap berlakukan wajib lapor satu kali dua puluh empat jam serta mendata kembali warganya sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, segera melapor setiap ada hal yang mencurigakan,” tegas bupati.
Menurut bupati, upaya ini untuk mengantisipasi agar pengeboman dan terosisme tidak terjadi di wilayah Kab Gresik.”Saya mohon kepada seluruh Kepala OPD terkait untuk melaksanakan pengamanan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Satpol PP harus menambah pengamanan di beberapa tempat vital, utamanya di Kantor Bupati Gresik, Kantor DPRD Gresik, Pendopo dan Rumah dinas serta beberapa tempat lain yang perlu,” tegas bupati.
Untuk Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gresik, Bupati meminta agar meningkatkan koordinasi intelejen daerah.
Bupati juga memerintahkan agar Kepala Bagian Umum untuk menambah kamera CCTV. Tak hanya di pintu masuk dan keluar, tapi di sudut-sudut yang selama ini kurang terpantau serta bagian belakang harus di beri CCTV. Tertibkan semua tamu dengan melibatkan beberapa OPD yaitu memeriksa tamu baik melalui pemeriksaan lie detector maupun pemeriksaan dengan menanyakan keperluannya serta meminta kartu identitas tamu.
Hal itu juga berlaku bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkab Gresik. ”Periksa barang bawaannya. Saya sangat berharap, anggota pengamanan dari Satpol PP harus ditambah,” ujar bupati. [eri]
