Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat membuka acara Musrenbang. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mentargetkan saat mengakhiri masa jabatannya nanti pada 2021, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik mencapai Rp83 triliun. Pernyataan itu disampaikan bupati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gresik tahun 2018 bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (29/3).
Saat awal menjabat tahun 2010, menurut Bupati, PDRB Gresik hanya Rp7 triliun setahun. ”Pada tahun 2015, PDRB kita mencapai Rp23 triliun. Sesuai itung-itungan perkiraan kita tahun 2021, PDRB kita akan meningkat sampai Rp83 triliun. Nilai itu disumbang oleh bidang manufaktur yaitu sebesar 49%,” kata Bupati di depan para undangan.
Saat ini di wilayah Kab Gresik tercatat ada 6 ribu lebih industri dan 53, diantaranya termasuk industri besar. Dari jumlah itu ada sekitar 1.383 industri yang berorientasi ekspor. ”Mereka telah berhasil secara intens melakukan ekspor hasil produksinya. Sehingga manufaktur di Gresik telah berhasil menyumbangkan devisa untuk Negara,” tambah Bupati.
Pada Musrenbang kali ini peserta membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018. Acara ini dihadiri sekitar 300 orang peserta. Mereka terdiri dari Seluruh elemen mulai dari jajaran pemerintah daerah, anggota legislative, berbagai elemen masyarakat mulai dari LSM, Pers, perwakilan dari organisasi masyarakat, perrguruan tinggi, pengusaha, perwakilan dari berbagai perusahaan yang ada di Gresik.
Menurut Kepala Bappeda Kab Gresik, Tugas Husni Syarwanto melalui Kabag Humas dan Protokol, Suyono ada enam skala prioritas pembangunan yang dibahas yaitu rancangan RKPD tahun 2018 yaitu penguatan atribusi layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan ketersediaan air minum layak, pengentasan kawasan kumuh, pelayanan sanitasi dasar, konektivitas daerah, permukiman inklusif dan pengendalian banjir.
Kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan social melalui penanggulangan kemiskinan, pengembangan tenaga kerja, kondusifitas daerah, penegakan HAM, dan pengarustamaan gender. Peningkatan pelayanan public dan kualitas data pembangunan didukung sistim inovasi daerah. Kemandirian Desa. [eri]
