Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri sosialisasi Perpres 80 Tahun 2019 yang juga dihadiri oleh perwakilan kementerian, kepala daerah, dan OPD di lingkungan Pemprov Jatim di JW Marriot Hotel, Selasa (17/12), [adit hananta utama]
Enam Proyek Prioritas Strategis RPJMN Terdapat di Jatim
Pemprov Jatim, Bhirawa
Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Selingkar Wilis menjadi harapan baru bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan di Jatim.
Sejumlah proyek strategis telah dirumuskan sekaligus kebutuhan anggaran yang dihitung mencapai Rp 292,4 triliun. Dan pemerintah, tidak mampu menanggung seluruh beban anggaran tersebut.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, dukungan anggaran pemerintah untuk dapat menopang realisasi Perpres 80 tahun 2019 itu hanya sekitar 15 persen. Sedangkan 86 persen lainnya, akan ditopang oleh investor swasta, KPBU, BUMN.
“Ada 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80 tahun 2019 itu. Dan pembiayaannya ditopang oleh empat sektor, pemerintah berada diurutan keempat setelah investor swasta, KPBU dan BUMN,” tutur Khofifah usai mengikuti Sosialisasi Perpres 80 tahun 2019 di JW Marriot Hotel, Selasa (17/12).
Ia mengakui, hadirnya Perpres 80 ini menjadi harapan baru bagaimana Indonesia melakukan terobosan dan sinergitas membangun produktifitas dari seluruh energi yang dimiliki. Karena sangat mungkin kekuatan itu selama ini belum terakselerasi dengan maksimal. Maka perpres ini diharapkan dapat melakukan akselerasi.
“Ada tiga prioritas utama dari 218 proyek strategis itu yang nanti akan kita saling sinergikan. Diantaranya ialah pembangunan Gerbangkertasusila, BTS dan Selingkar Wilis,” tutur Khofifah.
Bagaimana pembangunan Gerbangkertasusila, lanjut Khofifah, menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat tidak sekadar pertumbuhan ekonomi tetapi juga meneteskan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya konsepsi tentang tricle down effect yang dulu sukses di Jerman. Ketika ada pertumbuhan signifikan akan meneteskan kesejahteraan.
Tapi di Indonesia yang sesungguhnya juga menganut tricle down effect, tapi pada saat itu yang tumbuh menjadi gurita baru yaitu konglomerasi. “Pengalaman tidak sukses trickle down effect di Indonesia yang tumbuh menjadi konglomerasi menjadi bagian penting untuk koreksi kita bersama,” tutur Khofifah.
Kendati demikian, Khofifah berterimakasih atas atensi Presiden Joko Widodo terhadap Jatim karena yang terlahir dari 34, Jatim mendapatkan Perpres 80 . Sementara Jateng yang juga mengantongi Perpres 79 bobotnya dengan Jatim jauh sekali.
Sebab, pembangunan di jatim sangat kompleks. “Inilah yang akan bisa menjawab beberapa pertanyaan strategis masyarakat Jatim bagian selatan. Kapan JLS selesai, kapan pemerataan penyejahteraan di wilayah selatan selesai, ini akan menjadi bagian dari upaya untuk kita memberikan pemerataan kesejahteraan terutama bagi Jatim bagian selatan,” tutur Khofifah.
Dalam pembangunan strategis itu, enam proyek prioritas telah dicantumkan dalam RPJMN 2020 – 2024 terdapat di Jatim. Keenam proyek strategis tersebut merupakan major project yang terdiri dari delapan destinasi wisata unggulan termasuk BTS, satu juta rumah susun perkotaan termasuk di Jatim, pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu di Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi. Selain itu, pembangunan kilang baru Tuban, sistem angkutan umum masal perkotaan di wilayah metropolitan Surabaya dan jaringan tujuh pelabuhan utama terpadu di Tanjung Perak.
Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Tata Ruang dan Kawasan Ekonomi Kemenko Perekonomian Dody Riady menjelaskan, terdapat 46 persen dari 218 proyek dalam Perpres 80 akan ditopang oleh KPBU. Jumlahnya sekitar 72 proyek. KPBU ini merupakan proyek-proyek infrastruktur dan kawasan yang punya potensi untuk bisa dikerjasamakan dengan swasta.
Agar menarik, KPBU perlu kajian lebih dulu oleh pemerintah. Kaau menjual satu-satu tidak menarik untuk investor. “Jadi kalau dalam satu kawasan ada lima sampai tujuh project akan kita kerjasamakan bersamaan. Ada satu yang menarik, satu lagi kurang menarik. Sehingga yang menguntungkan dan kurang menguntungkan bisa saling mengisi,” tutur Dody.
Dody mengakui, tidak semua yang ada di dalam Perpres 80 terdapat di dalam RPJMN. Tetapi hal itu tidak perlu dipertentangkan karena keduanya merupakan Perpres. Bukan berarti yang tidak termasuk dalam RPJMN bukan prioritas. Karena RPJMN bersifat nasional, sementara Perpres 80 lokusnya jelas untuk Jatim. “Jadi tidak ada pengaruh proyek strategis ith tidak ada dalam RPJMN. Karena kalau masuk RPJMN semua provinsi lain tidak kebagian,” tutur Dody.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Jatim Boby Sumiarsono menuturkan, 218 proyek yang masuk dalam Perpres 80 itu akan terbagi tahapan pelaksanaannya. Implementasinya akan dilakukan mulai 2020 sampai 2024. “Kami diminta menyusun mana yang visible untuk dilaksanakan pada tahun pertama, kedua dan seterusnya. Sekarang baru akan kita susun,” tutur Boby.
Saat ini Bappeda tenga melihat profile proyek yang akan dikerjakan. Khususnya untuk KPBU yang membutuhkan proses lebih panjang karena harus dilihat FS dan ketersediaan lahan, penilaian dan penawarannya. “Kalau APBN mungkin lebih cepat dilaksanakan,” pungkas Bobby. [tam]
Enam Proyek Prioritas Strategis RPJMN
– Delapan destinasi wisata unggulan termasuk BTS
– Satu juta rumah susun perkotaan termasuk di Jatim
– Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu di Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi.
– Pembangunan kilang baru Tuban
– Sistem angkutan umum masal perkotaan di wilayah metropolitan Surabaya
– Jaringan tujuh pelabuhan utama terpadu di Tanjung Perak.
