Deteksi Dini TB, Dinkes Lakukan Pengambilan Dahak Santri

Deteksi dini TBC, dinkes lakukan pengambilan dahak santri. [wiwit agus pribadi]

Probolinggo, Bhirawa
Upaya deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TB), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Proboinggo memberikan sosialisasi dan melakukan pengambilan dahak santri Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatul Jannah Desa Klaseman, Kecamatan Gending, melibatkan petugas Puskesmas Gending dibantu Dinkes Kabupaten Probolinggo. Ini bentuk kepedulian Pengasuh Ponpes dalam melindungi santrinya.
Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Probolinggo, Mujoko, pengambilan dahak santri ini merupakan bentuk skrining untuk mendeteksi secara dini penyakit TB. Ini merupakan terobosan yang luar biasa dari Ponpes Raudlatul Jannah untuk pengambilan dahak dari 1.400 santrinya, yang dilakukan untuk melindungi para santri dari penyakit TB.
Mujoko menjelaskan, pemeriksaan deteksi dini ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya kasus TB di Ponpes. Agar bila ada kasus bisa secepatnya untuk menterminasi dan mengendalikan agar jangan sampai terjadi penyebaran secara luas.
“Skrining ini deteksi dini untuk mengetahui lebih awal kalau ada kasus. Apakah nanti ada kasus atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan yang masih belum keluar,” jelasnya.
enurut Mujoko, setiap berkumpulnya orang banyak itu pasti berisiko terjadinya kasus TB. Tetapi itu bisa terkendali atau tidak tergantung dari kondisi fisik yang bersangkutan, asupan yang didapatkan dan higien sanitasi lingkungan. Pemeriksaan ini sebagai bentuk pencegahan. Kalau ada kasus bisa segera diobati. Para santri dulu waktu kecilnya sudah mendapatkan vaksin BCG sehingga risikonya sangat kecil. Seandainya terkena kasus TB, risiko terjadinya hal yang serius sangat kecil dan jarang terjadi.
“Kunci agar tak terserang penyakit TB, kondisi tubuh harus tetap dalam konsisi seimbang. Artinya, stamina harus tetap terjaga dengan baik. Sehingga kekebalan tubuh betul – betul akan melindungi dirinya sendiri. Istirahat yang cukup dan makan yang bergizi. Selain itu tidak ada komorbid,” ujarnya.
Mujoko berharap agar dari pemeriksaan deteksi dini penyakit TB ini jangan sampai ada kasus. Jika ada kasus bisa segera ditangani dengan cepat. Dihimbau baik Ponpesn maupun komunitas bisa dengan sadar meminta untuk dilakukan skrining sebagai upaya deteksi dini penyakit TB.
Selain itu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar pertemuan koordinasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) di ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo. Kegiatan ini melibatkan 1 wasor Provinsi Jawa Timur (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, 1 orang IDI, 1 orang dokter spesialis paru, 3 orang dari Dinkes Kabupaten Probolinggo (Sub Koordinator P2PM, Wasor TB dan TO TB), 16 orang DPM/Klinik di wilayah Kecamatan Kraksaan dan Paiton serta 2 orang dari Puskesmas (Puskesmas Kraksaan dan Paiton).
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi konsep PPM, peran Fasyankes swasta dalam pengendalian TB serta pencatatan dan pelaporan TBC oleh Wasor Provinsi Jawa Timur dan peran IDI dalam penanggulangan TBC oleh IDI Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, Epidemiologi Ahli Muda pada Dinkes Kabupaten Probolinggo, dr Dewi Vironica mengungkapkan, kegiatan untuk membahas pengembangan jaringan layanan TB dan penanggulangan TB di tingkat Kabupaten Probolinggo.
“Tujuannya mengidentifikasi permasalahan, perkembangan, tantangan dan solusi dalam penanggulangan TB khususnya pelibatan fasyankes, membangun jejaring layanan TB yang terstruktur, mengembangkan dan menguatkan jejaring layanan TB di wilayah secara sistematis dan terukur serta menguatkan keterlibatan/kontribusi/peran dari masing-masing unsur dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring layanan TB,” ujarnya.
Menurut Dewi, jumlah kasus TBC di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 sebanyak 1.193 kasus dari total target sebanyak 2.572 (46,41%) dengan angka keberhasilan pengobatan sebesar 91%. Disamping itu terdapat 33 kasus anak, 22 kasus TB-HIV dan 14 kasus TB-MDR pada tahun 2021. Capaian terduga TBC yang ditemukan hanya sebesar 3.027 dari total target 12.060 (25,09%).
Kondisi ini, jelas Dewi, diperlukan pelibatan Fasyankes yang lebih luas yang dapat diakses masyarakat dalam bentuk jejaring pelibatan layanan pemerintah – swasta, kemudian disebut Public-Private Mix (PPM). Public-Private Mix (PPM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu, tambahnya. [wap.fen]

Tags: